Penyuap eks Dirjen Hubla Antonius Tonny dituntut 4 tahun penjara

Merdeka.com - Adi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama sekaligus penyuap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, dituntut 4 tahun penjara. Adi Putra dinilai terbukti menyuap Tonny sebesar Rp 2,3 miliar atas pengerjaan proyek pengerukan di beberapa pelabuhan.

"Menuntut pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan," ujar Jaksa Dian saat membacakan tuntutan Adiputra di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Hal yang memberatkan atas tuntutan Adiputra di antaranya, tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi, serta modus pemberian suap yang dilakukan Adiputra tergolong relatif baru dan jarang terjadi yakni dengan cara menggunakan sarana perbankan (ATM) yang dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti oleh pelaku lainnya sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan nasional.

Selama persidangan juga terungkap fakta bahwa selain kepada Tonny, Adi Putra juga memberikan uang dengan memberikan ATM ke sejumlah pihak. Hal itu dibuktikan dari keterangan saksi-saksi di antaranya; Marwansyah; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, menerima uang sebesar Rp 341,5 juta, Wisnoe Wihandani sebesar Rp 440 juta, Sapril Imanuel Ginting sebesar Rp 80 juta, Mauritz HM SIbarani sebesar Rp 88 juta, Otto Patriwan; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pulang Pisau, sebesar Rp 800 juta, Gajah Rooseno; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelakbuhan Tanjugn Mas Semarang sebesar Rp 1,137 Miliar, Hesti Widiyaningsih sebesar Rp17,4 juta, Jatmiko sebesar Rp10 juta, Boby Agusta sebesar Rp 30 juta, Herwan Rasyid sebesar Rp20 juta, Ignatius Martanto sebesar Rp17,5 juta.

Atas perbuatannya tersebut Adi Putra dituntut dengan pasal 5 ayat 1 huruf b undang-undang tindak pidana korupsi nomor 30 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 KUHP.