Peradi minta KPK buktikan pelanggaran kode etik Fredrich Yunadi
Merdeka.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) masih mendalami pelanggaran kode etik dilakukan anggotanya yang kini menjadi tersangka kasus menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fredrich Yunadi. Peradi mempersilakan KPK untuk memberi laporan apabila menemukan pelanggaran kode etik advokat dilakukan Fredrich Yunadi.
"Nah sebenarnya KPK boleh saja merasa ada pelanggaran oleh anggota kita. Untuk diadukan kepada kita tapi saya enggak yakin kalau mereka akan melakukan itu," kata Ketua Umum Peradi, Fauzi Yusuf Hasibuan di Kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/1).
Menurut dia, Peradi telah memecat 108 advokat lantaran melanggar kode etik setelah menerima laporan dari sejumlah pihak. Salah satunya laporan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Dia menjelaskan, saat itu pihak PN Selatan melaporkan lantaran ada anggota Peradi yang jadi tersangka dan putusannya tidak sesuai. Namun dia tak menyebutkan nama advokat tersebut.
"Advokat tersebut marah-marah di depan hakim lantaran putusannya tidak sesuai. Dan itu telah melanggar kode etik," kata Fauzi.
Fauzi memastikan Peradi bakal memproses anggotanya jika mendapatkan laporan telah melanggar kode etik. Dia menjelaskan ada beberapa pihak yang akan turut andil dalam hal tersebut. Yaitu pihak dewan kehormatan dengan badan peradilan.
"Sudah ada pengaduan dan peradilan yang dilakukan baru dia memeriksa dan memutuskan perkara tersebut," kata Fauzi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Bagian Pemberitaan, Ali Fikri memastikan Firli Bahuri absen dari panggilan penyidik polisi.
Baca SelengkapnyaFirli dilaporkan oleh Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata mengklaim kasus Firli Bahuri tidak mengganggu kinerja KPK.
Baca SelengkapnyaHal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca SelengkapnyaFebri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca SelengkapnyaEdy selaku pelapor berharap penyidik segera memeriksa Firli Bahuri bersama pengacaranya, Ian Iskandar selaku terlapor dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan dokumen tersebut didapatkan Firli saat masih menjabat sebagai ketua KPK.
Baca SelengkapnyaYudhi lantas mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya merintangi penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKPK akan tetap siap menghadapi gugatan yang diajukan kembali oleh Eddy.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata malah harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya