Peralihan PTS ke PTN agar kualitas pendidikan merata sampai pelosok
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proses untuk mengubah status sebanyak 29 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah dilakukan sejak tahun 2010.
Namun dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yang mengiringi pengubahan status PTS-PTS tersebut menjadi PTN, lanjut Jokowi, pemerintah telah melakukan moratorium perubahan bentuk PTS menjadi PTN, terhitung sejak 1 Agustus 2013.
"Dan pada ratas 29 Juni 2015 lalu, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN," kata Jokowi membuka rapat Pembahasan Dosen Non-PNS pada Perguruan Tinggi Negeri Baru di kantornya, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).
-
Bagaimana Jokowi menyelesaikan kuliah? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa kegiatan Jokowi di UKM saat kuliah? Di sampingnya, Iriana tampak mendampinginya sejak dulu. Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
Jokowi melihat kebijakan mengubah status 29 PTS menjadi PTN dan perpanjangan moratorium peralihan PTS ke PTN merupakan kebijakan yang cukup baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya melihat kalau kebijakan ini cukup baik, yakni meningkatkan azas pemerataan dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal," imbuh Jokowi.
Jokowi pun meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir untuk memaparkan segala perkembangan dan persoalan meliputi kebijakan tersebut.
"Itu saya minta Menristek Dikti untuk memaparkan perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada, baik yang berkaitan dengan lahan, kebijakan aset, kemudian serah terima yang berkaitan dengan status dosen dan pegawai yang jumlahnya kurang lebih 4.300-an orang, dan saya kira itu perlu diselesaikan," papar Jokowi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong PTKN untuk melakukan proses alih status.
Baca SelengkapnyaKampus-kampus tersebut tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera.
Baca SelengkapnyaUntuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaDIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memindahkan PNS secara bertahap ke IKN.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menjawab persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang sering dikeluhkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDikatakan oleh Pramono ketiadaan sekolah negeri membuat warga sekitar harus memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga sedang melakukan pendataan sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaDalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah membangun sebanyak 3.743 sekolah baru.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyinggung ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.
Baca SelengkapnyaTidak serta merta 200.000 CPNS fresh graduate tahun ini akan langsung ditempatkan di IKN.
Baca Selengkapnya