Peran Azwar-Irwandi Yusuf terkuak di sidang Dermaga Sabang

Merdeka.com - Keterlibatan dua mantan pejabat di Aceh, Azwar Abubakar dan Irwandi Yusuf, sedikit-demi sedikit terkuak dalam persidangan kasus korupsi pembangunan Dermaga Sabang. Peran keduanya diungkap oleh mantan Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Dermaga Bebas Sabang (BPKS) Ramadhani Ismy, saat bersaksi dalam sidang terdakwa Heru Sulaksono.

Menurut Ismy, pada 2004 mereka menggaet sebuah perusahaan buat menjadi konsultan perencana proyek perluasan Dermaga Sabang tahap awal. Yakni PT Citra Diaz Estima. Ternyata, perusahaan itu milik Azwar Abubakar, yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus politikus Partai Amanat Nasional.

"Direkturnya Ani Sula, pemiliknya Pak Azwar Abubakar. Saat itu jabatannya di 2004 Wagub Aceh," kata Ismy saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa mantan Kepala Perwakilan Aceh-Sumatera Utara PT Nindya Karya, Heru Sulaksono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (2/10).

Meski demikian, selepas menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi sebelum perkara ini disidangkan, Azwar menampik dia terlibat dalam perkara itu.

Sementara itu, Ismy juga membeberkan peran mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam perkara ini. Menurut dia, pada 2010, atasannya, mantan Kepala BPKS Teuku Syaiful Ahmad, mundur dari jabatannya. Tetapi, dia melanjutkan, Syaiful membuat surat mendesak supaya proses pelelangan proyek tetap dilakukan lewat mekanisme penunjukkan langsung. Meski demikian, usul itu ditolak oleh pengganti Syaiful, Nasaruddin. Karena silang pendapat dan berseteru, keduanya kemudian dipanggil oleh Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, ke Hotel Borobudur, Jakarta, buat membicarakan hal itu.

"Karena ribut, berseteru antara Pak Syaiful dan Pak Nas, makanya Pak Irwandi, pak Gubernur waktu itu memanggil. Bagaimana ini jangan sampai ribut," ujar Ismy.

Ismy mengatakan, saat itu Irwandi berusaha mencarikan jalan keluar buat mengakhiri perseteruan itu. Tetapi, dia mengaku tidak mendengar apakah saat itu juga dibicarakan ihwal alokasi anggaran proyek.

"Saya lihat pada rapat itu, Pak Irwandi menyarankan mencari dasar hukum apa yang sebenarnya. Karena Pak Nas enggak setuju penunjukan langsung, Pak Saiful setuju penunjukan langsung. (Soal lobi anggaran proyek) Saya tidak tahu. Saya tidak mendengar," sambung Ismy. (mdk/bal)