Peras Kontraktor Rp 1 M, Pejabat PDAM Surya Sembada Surabaya Ditetapkan Tersangka

Merdeka.com - Diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berinisial RTU ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dari siaran pers Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diterima merdeka.com, Jumat (4/1), dalam kasus ini RTU diduga memeras Chandra Ariyanto selaku Direktur PT Cipta Wisesa Bersama. RTU diduga memaksa Chandra agar memberikan uang sebesar Rp 1 miliar.

RTU meminta uang disertai dengan ancaman. Jika tak diberi, korban tidak akan dapat ikut lelang di PDAM.

Chandra diketahui merupakan kontraktor penyedia barang dan jasa pekerjaan jaringan pipa di BUMD milik Pemkot Surabaya. Jaringan pipa itu dipasang di Jalan Rungkut Madya-Jalan Kenjeran (MERR) sisi timur.

"Tersangka mengancam dan mengintimidasi korban tidak boleh ikut lelang jika tidak menyetor sejumlah uang yang diminta," ujar Kapuspenkum Kejagung M Mukri, dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (4/1).

Akibat ancaman tersebut, korban akhirnya mentransfer uang yang diminta secara bertahap pada rekening bank yang ditunjuk tersangka. Setidaknya ada delapan kali transfer yang dilakukan oleh korban pada tersangka. Namun baru total nilai sebesar Rp 900 juta yang ditransfer pada tersangka.

"Masih satu tersangka. Kasus ini masih kita kembangkan, apakah masih ada keterlibatan pihak lain," tambahnya.

Terpisah, Direktur PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Mujiaman, mengaku tak menyangka dengan penetapan tersangka anak buahnya itu. Sebab, pekan lalu perkara ini diketahui masih dalam tahap penyelidikan. "Kita akan koordinasi dengan Kejagung untuk membantu penanganan perkara tersebut," ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya akan kooperatif dengan Kejagung agar perkara ini bisa diusut dengan tuntas. Disinggung mengenai upaya pendampingan hukum terhadap tersangka? Mujiaman menyatakan jika pihaknya tetap memastikan jika ia akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak-haknya.

Bahkan, saat pemeriksaan tersangka yang saat itu masih berstatus saksi beberapa waktu lalu, dirinya juga ikut mendampingi. "Kami akan koordinasikan lagi dengan Kejagung. Kita kaji dulu seperti apa nanti," terangnya.

Dalam perkara ini, tersangka pun dijerat dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 421 KUHP.