Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Percepat revisi UU Terorisme, Wiranto kumpulkan BIN, Polri dan BNPT

Percepat revisi UU Terorisme, Wiranto kumpulkan BIN, Polri dan BNPT Menko Polhukam bubarkan HTI. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan Menteri dan Kepala Lembaga terkait‎ di Kantornya, Jumat (26/5). Rakortas membahas percepatan proses revisi Undang-Undang Terorisme‎ seperti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rakortas dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksda Didit Herdiawan. Dalam agenda, turut pula akan dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan dihadiri oleh seluruh Deputi Kemenko Polhukam.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginginkan agar revisi Undang-undang terorisme segera dipercepat. Menurut Jokowi, revisi diperlukan sebagai dasar aparat hukum dalam bertindak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme. Keinginan Jokowi itu disampaikan saat meninjau lokasi ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (25/5) malam.

Peristiwa tersebut menewaskan lima orang, tiga diantanya merupakan anggota kepolisian dan dua lainnya merupakan terduga pelaku. Sementara, 11 orang mengalami luka-luka.

Presiden Jokowi mengatakan, aksi terorisme menjadi masalah semua negara. Dunia tengah berperang melawan segala bentuk aksi teror. Negara lain memiliki UU khusus yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme. Sementara Indonesia masih belum menyelesaikan revisi UU terorisme.

"Regulasi yang memudahkan aparat melakukan pencegahan. Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan uu antiterorisme. Sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki landasan kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian terjadi. Itu paling penting," ujar Jokowi.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim
Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Baca Selengkapnya
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi

Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Koordinasi dengan Prabowo Berhentikan Budi Gunawan, Ini Alasan Herindra Ditunjuk jadi Calon KaBIN
Jokowi Koordinasi dengan Prabowo Berhentikan Budi Gunawan, Ini Alasan Herindra Ditunjuk jadi Calon KaBIN

Besok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.

Baca Selengkapnya
Puji Puji Budi Gunawan untuk Jokowi Usai Diberhentikan sebagai Kepala BIN
Puji Puji Budi Gunawan untuk Jokowi Usai Diberhentikan sebagai Kepala BIN

"Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini, saya rasa tidak berlebihan," kata Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Alasan Budi Gunawan Diberhentikan Jokowi sebagai Kepala BIN
Terungkap, Alasan Budi Gunawan Diberhentikan Jokowi sebagai Kepala BIN

Jokowi mengusulkan nama wamenhan M Herindra sebagai calon kepala BIN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
BNPT Beri Penghargaan ke Dirjen PAS dan Dua Petugas Wali Pemasyarakatan
BNPT Beri Penghargaan ke Dirjen PAS dan Dua Petugas Wali Pemasyarakatan

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada BNPT untuk lebih memperkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak.

Baca Selengkapnya
Formasi Lengkap Jenderal Bintang 4, Ada Eks Panglima TNI, Kasad, Kasau, Kasal & Kapolri di Tim Prabowo
Formasi Lengkap Jenderal Bintang 4, Ada Eks Panglima TNI, Kasad, Kasau, Kasal & Kapolri di Tim Prabowo

Berikut formasi Tim Prabowo yang lengkap terdiri dari para pejabat tinggi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Kabinet Prabowo
VIDEO: Rapat Kabinet Prabowo "Reaksi Pigai Minta Rp20 Triliun, Seskab Teddy Warning Tegas Menteri"

Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun

Baca Selengkapnya
Poin Penting Arahan Jokowi ke TNI-Polri di IKN, Ada Singgung Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Poin Penting Arahan Jokowi ke TNI-Polri di IKN, Ada Singgung Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Selengkapnya