Percepat Vaksinasi di Bantul & Gunungkidul, Sultan HB X Minta Tak Terpatok Jam Kerja
Merdeka.com - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyoroti capaian vaksinasi bagi masyarakat di DIY. Sultan menyebut masih ada dua kabupaten di DIY yang capaiannya masih di angka 60 persen.
Dua kabupaten yang capaian vaksinasinya baru diangka 60 persen ini adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Capaian tersebut dinilai berimbas pada belum turunnya level PPKM di DIY. Saat ini, DIY masih berada di level 3 PPKM.
Sultan menuturkan wewenang konsolidasi vaksinasi di tiap daerah merupakan kewenangan Bupati maupun Walikota. Sedangkan tugas Pemda adalah memfasilitasi percepatan vaksinasi di daerah.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
"Itu tergantung cara mengkonsolidasi potensi saja. Kan ada TNI, Polri dan Puskesmas yang bisa dikonsolidasi. Setiap hari mestinya bisa," kata Sultan, Kamis (7/10).
"Tapi kalau jam 12 bubar ya gak akan selesai. Kalau mau mengejar (target vaksinasi) ya sampai jam 4-5 sore," kata Sultan.
Sultan menjabarkan realisasi percepatan vaksinasi akan bisa dicapai jika tak terpatok oleh jam kerja. Sultan mengungkapkan target vaksinasi atau masyarakat juga dalam kondisi sedang kerja bila jam vaksinasi hanya pada jam kerja saja.
"Ojo model sarapan pagi. Sarapan sore. Kalau (digelar hanya saat) jam kerja ya repot," tegas Sultan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaTerkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga.
Baca SelengkapnyaBasuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaVaksin HPV diberikan untuk melindungi diri dari inveksi HPV yang merupakan penyebab kanker serviks.
Baca SelengkapnyaGus Ipul juga menegaskan bahwa target penurunan untuk 14 persen tahun 2024 harus dicapai.
Baca Selengkapnya