Percepatan dana desa, Menteri Marwan gandeng Mendagri dan Menkeu
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Djafar bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menerbitkan keputusan bersama untuk mendorong percepatan, penyaluran, pengelolaan dan penggunaan dana desa pada tahun 2015. Marwan mengatakan, keputusan bersama ini guna menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran dana desa dapat teratasi sehingga pembangunan desa dapat segera terlaksana.
"Diharapkan pemerintah daerah atau kabupaten untuk segera melakukan kerja percepatan penyaluran dana desa melalui fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai prioritas penggunaan desa," kata Marwan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut dia, pembangunan desa dirancang secara swakelola dengan menggunakan bahan lokal dan dapat dikerjakan secara padat karya yang melibatkan masyarakat setempat.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
"Subtansi hasil pembahasan dalam surat keputusan bersama disepakati oleh masing-masing Kementerian. Proses legalisasi sudah ditandatangani oleh kementerian terkait," kata dia.
Lanjut dia, sejumlah Rp 16,5 triliun dana desa untuk tahun 2015 telah disalurkan pada rekening kas umum daerah kabupaten dan kota. Namun, hanya sekitar Rp 1,9 triliun yang disalurkan ke rekening desa.
"Untuk mendorong percepatan dana desa, Kemendes mengkonsolidasikan strategi dan langkah-langkah kongkrit dalam percepatan pengelolaan dana desa bersama Pemda," tukas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerja sama ini bertujuan menghidupkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis (MBG).
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaCapres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji akan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaTPN menegaskan, Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan food estate.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo-Mahfud MD memprioritaskan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program unggulan ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaGanjar menjanjikan pemutihan utang dan kredit macet yang sedang dihadapi oleh kelompok petani
Baca SelengkapnyaKementan terus mendorong percepatan pemanfaatan pompa air di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo meluncurkan program penghapusan kredit macet bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya