Perda usulan Jokowi ditetapkan, PPP 'walk out'

Merdeka.com - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta persetujuan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dibumbui aksi 'walk out' dari Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah. Maman beralasan Perda yang disetujui DPRD tersebut terlalu dipaksakan.

"Perda yang terlalu dipaksakan," ujar politisi PPP yang mengenakan setelan berwarna gelap sambil keluar ruang sidang paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).

Namun, hingga saat ini Maman enggan dimintai keterangan terkait aksinya meninggalkan ruang rapat tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Sanusi, mengatakan alasan Maman melakukan aksi 'walk out' karena Maman tidak pernah menghadiri rapat pembahasan Perda tersebut.

Menurut dia, tidak ada unsur paksaan dalam pengkajian Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Pasalnya, pengkajian tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar yaitu delapan bulan.

"Ini sudah hampir satu tahun. Kurang lebih delapan bulan. Jadi tidak dipaksakan," kata dia.

Sanusi melanjutkan, pengkajian Perda RDTR dan Peraturan zonasi tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Sejak itu kan Dewan miliki namanya Balegda, sehingga yang menggodok itu anggota fraksi yang ada di balegda, bukan orang per orang. Tapi Komisi dilibatkan di awal," pungkas dia. (mdk/ren)