Perdamaian di Aceh jadi inspirasi Filipina selesaikan konflik agama

Merdeka.com - Konflik Aceh selama 30 tahun lebih berakhir damai pada tanggal 15 Agustus 2005. Banyak negara tertarik dan ingin mempelajari, lantaran konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia telah berlangsung lama, dan banyak memakan korban sipil.

Keberhasilan Pemerintah Aceh merajut perdamaian, membuat anggota kongres Filipina ingin belajar dan mengetahui bagaimana proses perdamaian itu terjadi. Rombongan anggota kongres Filipina disambut langsung oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di ruang Badan Legislasi, Jumat (13/2).

Ketua Kongres Filipina yang membidangi masalah agama, Rofus Rodriegues mengatakan bahwa konflik antar agama yang terjadi di Filipina sudah berlangsung sejak tahun 1972. Konflik tersebut, ungkap Rofus, telah memakan 100.000 korban baik elemen sipil maupun militer.

"Pembicaraan damai sudah terjadi 17 tahun lalu antara pemerintah dan MILF. Pada Maret 2014 lalu juga sudah disepakati perjanjian damai di Kuala Lumpur antara pemerintah Filipina dan Morrow MILF," kata Rofus di Aceh.

Selama pertemuan tersebut, para anggota kongres menanyakan berbagai hal tentang upaya damai yang terjadi di Aceh. Tidak hanya itu, Rofus juga menanyakan apa saja yang diinginkan Parlemen Aceh dari pemerintah pusat juga kondisi kekinian yang ada di Aceh.

"Kami datang ke Aceh untuk belajar bagaimana upaya perdamaian dengan bangsa Morrow. Jadi kami ingin tau bagaimana proses perdamaian di Aceh," ungkap Rofus.

Sementara itu ketua Baleg DPRA, Iskandar Usman Alfaraki dalam pertemuan ini menjelaskan proses perdamaian hingga terjadi kata sepakat pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Perdamaian ini digagas oleh Wali Nanggroe, Alm Tgk Muhammad Hasan Ditiro.

"Perdamaian ini digagas oleh almukaram paduka yang mulai Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan Ditiro," jelas Iskandar Usman Alfaraki.

Katanya, proses ini sampai sekarang ada sejumlah regulasi yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, sekarang Presiden Joko Widodo sudah menandatangani sejumlah peraturan pemerintah yang sempat tertunda.

"Sampai sejauh ini memang masih ada regulasi yang belum disahkan, tetapi sudah mulai ada janji oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat akan diantar oleh 3 menteri ke Aceh," imbuhnya.

Seluruh delegasi anggota Kongres Filipina dan juga anggota komisi I DPRA menjelaskan proses perdamaian dari sejak pertama sampai hingga sekarang. Termasuk hambatan dan tantangannya yang dialami oleh Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.