Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perempuan masih hidup dalam ketidakadilan gender

Perempuan masih hidup dalam ketidakadilan gender Grace Natalie. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kuota 30 persen untuk perempuan di kepengurusan partai politik dan calon anggota legislatif dinilai tidak cukup memberikan impact kepada keterpilihan perempuan di parlemen. Pasalnya, sistem suara terbanyak membuat perempuan bertarung di gelanggang yang sama dengan laki-laki.

"Padahal perempuan sampai hari ini masih hidup dalam ketidakadilan gender yang membuat mereka tidak punya akses dan modal sosial politik yang sama dengan laki-laki," ujar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Jumat (1/5).

Dia menambahkan, domestifikasi dari cara pandang yang bias gender masih terjadi di parpol, parlemen dan birokrasi.

Orang lain juga bertanya?

"Lihat saja di parpol, posisi yang berhubungan dengan internal selalu diberikan kepada perempuan (bendahara, administrasi dan lainnya). Sementara eksternal selalu di tangan laki-laki. Jangan heran jika dalam pemilihan atau voting, pemilik suara sah pasti didominasi laki-laki. Yang terpilih pasti laki-laki," katanya.

Begitu juga di parlemen, domestifikasi juga terjadi. Pimpinan DPR 100 persen laki-laki. Untuk pimpinan alat kelengkapan DPR, perempuan hanya 7 persen.

"Di pembagian Komisi, dulu selalu dikandangkan di Komisi IX. Sekarang Komisi VIII. Bayangkan saja perempuan yang selama ini diminta menjaga kehormatannya, tapi begitu jadi Badan Kehormatan DPR, isinya 100% laki-laki," sambungnya.

Karena itu, dia menambahkan, ada tiga hal yang dilakukan PSI untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, dalam konteks struktural, PSI sejak awal sudah menggariskan, bahwa 50 persen untuk perempuan di kepengurusan. Bukan hanya itu, juga soal posisi pemilik suara sah ketika ada pengambilan kebijakan 50 persen perempuan.

"Dalam aturan mengenai identitas kader, disebutkan bahwa seluruh kader PSI wajib menghormati asas kesetaraan gender dan ikut memperjuangkan keadilan gender," tegasnya.

PSI mendukung jika ada revisi UU Pemilu dimana sistemnya adalah kursi 30 persen untuk perempuan. "Ketiga, solidaritas gender harus selalu diperjuangkan, tidak zaman lagi bicara organisasi. Solidaritas laki-laki pro kesetaraan dan perempuan pro keadilan gender, itu jaman baru," tandasnya. (mdk/war)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Parpol Diminta Lebih Serius Rekrutmen Perempuan, Bukan Sekedar Formalitas
Parpol Diminta Lebih Serius Rekrutmen Perempuan, Bukan Sekedar Formalitas

Parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Baca Selengkapnya
Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat
Perludem: Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Angka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR

Baca Selengkapnya
KPU Dilaporkan ke Bawaslu karena DCT DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen
KPU Dilaporkan ke Bawaslu karena DCT DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen

Daftar DCT anggota DPR yang ditetapkan dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Baca Selengkapnya
Caleg Golkar Melli Darsa: Keterwakilan Politik di Parlemen Jangan Hanya Lip Service Petinggi Parpol
Caleg Golkar Melli Darsa: Keterwakilan Politik di Parlemen Jangan Hanya Lip Service Petinggi Parpol

Perempuan tidak boleh lagi sekadar ditempatkan sebagai vote getter

Baca Selengkapnya
Puan Harap Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR 2024-2029 untuk Kualitas yang Lebih Baik
Puan Harap Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR 2024-2029 untuk Kualitas yang Lebih Baik

Keterwakilan perempuan DPR RI periode 2024-2029 meningkat sebanyak 22,1% dan mencetak sejarah baru Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg
Ketua dan Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Peraturan Keterwakilan Perempuan Sebagai Caleg

Pelaporan dilakukan kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan ke DKPP pada Selasa (15/8).

Baca Selengkapnya
Perolehan Kursi Perempuan di DPR Torehkan Sejarah Baru
Perolehan Kursi Perempuan di DPR Torehkan Sejarah Baru

Kehadiran calon anggota legislatif baru, baik di internal maupun dari partai lain, menjadi salah satu indikator kaderisasi partai politik berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Hari Parlemen Indonesia, Novita Hardini Soroti Peran Ekonomi Perempuan dalam Legislatif
Hari Parlemen Indonesia, Novita Hardini Soroti Peran Ekonomi Perempuan dalam Legislatif

Dengan semangat Hari Parlemen Indonesia, Novita berharap semakin banyak perempuan di Indonesia yang termotivasi untuk terjun ke dunia politik.

Baca Selengkapnya
PAN Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
PAN Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

PAN menilai perempuan punya kompetensi besar untuk mengabdi pada rakyat.

Baca Selengkapnya
Jumlah Caleg Perempuan DPR Pemilu 2024 Sudah di Atas 30 Persen
Jumlah Caleg Perempuan DPR Pemilu 2024 Sudah di Atas 30 Persen

Dari total tersebut, hanya ada beberapa Calon Legislatif (Caleg) dari partai politik peserta pemilu saja yang berjumlah 580 orang.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Soroti Pimpinan KPU Tidak Hadir di Sidang Perkara Jumlah Caleg Perempuan
Bawaslu Soroti Pimpinan KPU Tidak Hadir di Sidang Perkara Jumlah Caleg Perempuan

Pimpinan KPU sudah berada di Jakarta namun tidak hadir dalam sidang karena kesibukan.

Baca Selengkapnya
Ketum PAN Dorong Keterwakilan Perempuan 30% di DPR, Ini Sederet Isu yang Diperjuangkan
Ketum PAN Dorong Keterwakilan Perempuan 30% di DPR, Ini Sederet Isu yang Diperjuangkan

Zulhas menekankan pentingnya peran perempuan dalam parlemen untuk memperjuangkan hak-hak kaum hawa.

Baca Selengkapnya