Pergub Bali soal larangan ormas memasang baliho dinilai politis

Merdeka.com - Ada yang aneh dari Instruksi Gubernur Bali tentang surat edaran agar baliho organisasi masyarakat (ormas) diturunkan atau dicabut sebelum menyambut malam tahun baru 2016. Dalam Instruksi itu menyebutkan bahwa semua baliho dari ormas yang bertuliskan "Tolak Reklamasi" dengan label selamat Natal dan tahun baru, wajib untuk diturunkan.

Instruksi ini dinilai sejumlah warga sedikit berbau politis, lantaran jelas-jelas dalam surat edaran menyebutkan agar baliho ormas yang memaksa 'Tolak Reklamasi' diturunkan guna menciptakan suasana yang kondusip jelang pergantian tahun.

"Kenapa hanya baliho yang dikeluarkan dari Balidaka saja. Bagaimana dengan baliho dari ormas lain. Ada apa ini? Politis sekali, dengan dalih dikaitkan peristiwa bentrok ormas‎," ungkap salah seorang warga di Denpasar, Bali, Rabu (30/12) malam.

Syukurnya, pihak ormas Baladika lebih terlihat legowo dan mau menurunkan atau mencabut sejumlah baliho di beberapa titik yang terpasang di wilayah Kota Denpasar. Kendati masih ada dari ormas lainnya yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru lewat baliho tanpa ada izin dari dinas pendapatan daerah setempat.

Salah seorang koordinator lapangan Baladika Bali, Nyoman Soren menyatakan mendukung dan akan mengikuti intruksi gubernur Bali. Ia pun mengaku akan sangat malu jika atribut ormasnya sampai diturunkan paksa oleh petugas.

Pihaknya meminta waktu untuk mencabut baliho ucapan Natal dan tahun barusebagai bentuk kepedulian Baladika ikut berpartisipasi mengucapkan selamat hari raya Natal dan menyambut tahun baru 2016.

Informasi yang beredar, malam ini hampir setiap daerah khsususnya dari ormas Baladika melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho yang sudah terpasang. Sementara itu, Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf Sansan Iskandar mengharapkan agar situasi di Kabupaten Jembrana tetap aman dan kondusif dan diminta semua pihak bisa memahaminya. ‎

Sebelumnya, agar tidak terulang kembali keributan dua organisasi massa (ormas) di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali mengakibatkan 5 orang meninggal terkena sabetan pedang dan tombak, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah membuat surat edaran terkait penurunan baliho organisasi masyarakat (Ormas). Surat bernomor 220/26405/Bid.II/BKBP yang ditandatangani oleh Pastika tertanggal 23 Desember 2015 ini, ditujukan kepada semua bupati dan walikota se-Bali.

Isi surat tersebut antara lain mengimbau agar segala sesuatu yang berkaitan dengan ormas seperti baliho, spanduk, maupun media lainnya yang dipasang oleh Ormas atau warga masyarakat yang berpotensi menimbulkan gesekan untuk segera ditertibkan.

"Mudah-mudahan para Bupati segera melaksanakan surat edaran ini, untuk sementara jangan dulu ada kegiatan ormas takutnya nanti berbalas pantun nanti malah semakin tidak kondusif," ungkap Plt Biro Humas dan Setda Pemprov Bali, I Ketut Teneng ditemui di Denpasar, Senin (28/12).