Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Cari Tahu Teknis Pelaksanaan TWK Pegawai KPK

Merdeka.com - Pemeriksaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berlangsung hingga Selasa (22/6) sore. Komnas HAM akan mendalami pelaksanaan teknis Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak cuma terkait perbedaan keterangan usulan BKN dan KPK soal penggagas TWK.

"Tidak hanya itu (usul TWK) kan masih banyak yang tempo hari ini masih banyak keterangan dari staf yang belum mencukupi menurut kita," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Selasa (22/6).

Taufan mengungkapkan, dari pemeriksaan sebelumnya terhadap para staf BKN masih belum menjawab pertanyaan seputar teknis pelaksanaan TWK yang menjadi titik polemik. Karena diduga pelaksanaannya melanggar aturan.

"Belum bisa memberikan klarifikasi yang terang sebetulnya ide ini dari siapa. Instrumen yang dipilih bagaimana cara mereka menilai, asesornya bagaimana kan perlu kita klarifikasi," katanya.

Oleh sebab itu, Taufan mengatakan bila posisi Komnas HAM saat ini sebagai pinak yang menindaklanjuti adanya laporan dari pegawai KPK yang menganggap hak asasi sebagai pegawai telah dilanggar melalui TWK.

"Yang jelas ini kan ada puluhan pegawai yang menganggap langkah-langkah ini (TWK) merugikan mereka sebagai orang yang sudah berkecimpung lama, berdedikasi sangat panjang di KPK. Itu yang menurut mereka, mereka minta Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terhadap semua itu. Karena versi mereka, hak mereka dilanggar," ujarnya.

Keterangan Berbeda Antara KPK-BKN

Sebelumnya, Taufan mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi mengenai perbedaan keterangan yang disampaikan staf BKN beberapa waktu lalu dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pelaksanaan TWK tersebut.

Menurut Taufan, perbedaan keterangan staf BKN dengan Nurul Ghufron membuat pihaknya harus menggali lebih dalam agar kasus ini kian terang. Perbedaan keterangan antara Ghufron dan staf BKN terkait instrumen penilaian dan klasifikasi asesor atau penguji saat pelaksanaan TWK.

"Memang dari situ ada beberapa yang ingin kita dalami lagi. Karena keterangan satu sama yang lain belum sinkron. Atau mungkin ada keterangan yang berbeda, itu yang sejauh ini ingin kita dalami dari BKN," kata Taufan.

Taufan mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu, pihaknya akan menyimpulkan soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut. Apakah TWK merupakan pilihan yang tepat dan sejalan dengan keputusan UU dan keputusan MK.

Komnas HAM sebelumnya menerima laporan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan pasca tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (24/5)di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Dalam laporan itu, setidaknya ada delapan hal yang dinilai sebagai bentuk dugaan pelanggaran HAM. (mdk/bal)