Periksa politisi Demokrat, KPK telusuri aliran dana e-KTP ke Marzuki Ali
Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran dana e-KTP kepada mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Hal tersebut diakui oleh Politisi Demokrat Mulyadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
"Tadi dikonfirmasi, dibilang mungkin Pak Mulyadi ini tahu tentang masalah Pak Marzuki. Itu saja sebenarnya," ujar Mulyadi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).
Dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Marzuki Alie disebut menerima uang bancakan e-KTP sebesar Rp 20 miliar. Mulyadi mengaku dirinya dicecar terkait hal tersebut oleh penyidik KPK.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Iya ditanya, apa pernah mendengar Pak Marzuki terima uang, yang terkait e-KTP? Jangankan soal itu, terima uang, kita enggak pernah dengar. Karena komisi V tidak terkait program e-KTP," kata Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, saat program e-KTP bergulir dirinya merupakan anggota DPR Komisi V. Menurut dia, Komisi V tak ada sangkut pautnya dengan program e-KTP yang bergulir di Komisi II DPR.
"Saya juga sebetulnya sebelum datang juga bingung. Karena saya tidak pernah di komisi II. Tidak pernah di Banggar. Bukan ketua fraksi dan ketua partai. Makanya saya bertanya-tanya," kata dia.
Mulyadi sendiri dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung. Selain Mulyadi, penyidik KPK juga memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi hari ini.
Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Vita Ervina jalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam sebagai saksi kasus korupsi mantan Mentan SYL.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan dokumen tersebut didapatkan Firli saat masih menjabat sebagai ketua KPK.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Alexander saat hadir di Polda Metro Jaya. Alexander diperiksa sebagai saksi terkait pertemuan itu hari ini, Selasa (15/10).
Baca SelengkapnyaEdy selaku pelapor berharap penyidik segera memeriksa Firli Bahuri bersama pengacaranya, Ian Iskandar selaku terlapor dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaFirli dilaporkan oleh Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaDokumen tersebut saat ini sudah diamankan dan akan dibawa sebagai barang bukti.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaDugaan transaksi janggal itu diungkap Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnya