Peringati Hari Ibu, Politikus Perempuan PDIP Surabaya Bicara Soal Gender dan Karir

Merdeka.com - Politikus perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong semua stakeholder agar peringatan Hari Ibu pada 22 Desember, menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan properempuan. Negara pun dituntut harus terus hadir untuk memastikan agar setiap kebijakannya tidak bias Gender.

"Kita harus terus mendorong dan memastikan, tidak ada lagi diskriminasi pada kaum perempuan. Negara harus terus hadir memastikan semua kebijakannya tidak bias Gender," ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Dyah Katarina, Selasa (22/12).

Anggota DPRD Surabaya itu mengatakan, saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik, mulai dari dunia pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga politik. Ia pun menyebut agar tren semacam ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan.

"Tentu tren ini harus dijaga dan ditingkatkan. Kaum perempuan harus semakin banyak mengisi karir di ruang-ruang publik," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah. Ia menyatakan, selama ini telah banyak kebijakan Pemkot Surabaya di era Wali Kota Bambang DH hingga Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana yang sukses mengarusutamakan kaum perempuan. Kebijakan itu pun akan terus didorongnya di era kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji ke depan.

"Gender mainstreaming, termasuk dalam penyusunan APBD, harus menjadi landasan dalam politik kebijakan Eri Cahyadi-Armudji. Beliau berdua yang merupakan kader PDI Perjuangan pasti sangat memahami hal tersebut," ujar Khusnul yang juga ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Surabaya lainnya Siti Maryam menambahkan, kaum perempuan di Surabaya telah tumbuh menjadi kaum terdidik, kompeten, dan layak mengisi ruang-ruang publik.

"Apa yang telah dicapai Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Puan Maharani, dan Ibu Tri Rismaharini menunjukkan, perempuan bisa menjadi pemimpin tangguh di ruang publik. Banyak capaian lain tokoh-tokoh perempuan, yang menunjukkan peran sejajar kaum ibu dan kaum laki-laki di ruang publik," ujarnya.

Maryam juga mengapresiasi kini semakin banyak kaum perempuan yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan penggerak UMKM di kampung-kampung telah menjadi penyelamat ekonomi rakyat di tengah pandemi.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDI P, Agatha Retnosari menambahkan, Hari Ibu dilandasi kesadaran sejarah tentang peran perempuan di ranah publik yang sudah mengemuka sejak era perjuangan kemerdekaan. Hari Ibu diperingati menandai dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928.

"Ketika itu, para aktivis dan pejuang perempuan dari Jawa hingga Sumatera berkumpul. Kesadaran tentang nasionalisme Indonesia terbentuk, dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik semakin mengemuka," jelasnya.

Hal itu menunjukkan kaum perempuan punya peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Presiden Soekarno kemudian melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

"Kontribusi perempuan dalam perjuangan di ranah publik, khususnya di sektor politik, terus tumbuh hingga saat ini," jelas Agatha.