Peringati HUT KORPRI, Kemenpan RB gelar seminar bahas pungli
Merdeka.com - Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar seminar bertajuk "KORPRI, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli" dalam rangka HUT KORPRI ke-45, di Jakarta, Rabu (30/11).
Dalam kegiatan tersebut, Menpan RB, Asman Abnur, menyampaikan pelayanan publik sudah transparan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuannya satu, mencegah pungli.
Asman menyampaikan, melalui PTSP tidak ada lagi pertemuan antara yang mengurus dan pemilik wewenang yang memberikan izin. Sebab, pelayanan publik secara keseluruhan sistem diubah menjadi online.
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Siapa yang mengontrol keadaan? Jangan biarkan keadaan mengontrolmu. Kamulah yang mengontrol keadaan.
-
Bagaimana sistem pungli di Rutan KPK berjalan? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"(Yang mengurus) Hanya akan bertemu dengan sistem. Jadi dengan tidak mempertemukan pengurus dan pemilik wewenang itu , dapat mencegah pungli," katanya.
Lalu, masih menurut Asman, dengan sistem transparan atau online ini para pengurus akan mudah mempersiapkan apa yang ingin diurusnya. "Jadi enggak ada bolak-balik lagi, kurang ini kurang itu," ujarnya.
Selain itu, pembayaran di pelayanan publik, ditambahkan Asman, semuanya akan dibayarkan secara non tunai. "Semuanya cashless," singkatnya.
Sedangkan Ketua Umum Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebutkan Satgas Saber Pungli sudah ditunggu masyarakat. "Sudah mulai bekerja dan sangat ditunggu masyarakat luas. Hendaknya tidak kandas di tengah jalan," sebutnya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Dr. Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.
Baca SelengkapnyaSebelum memberikan jawaban, pasangan Gus Yasin, Cagub Jateng Ahmad Luthfi terlihat sibuk membuka lembaran kertas berisi materi debat.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaGibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.
Baca SelengkapnyaNawawi mengungkit, selama lima tahun menjabat pimpinan KPK tidak pernah sekalipun diundang oleh Presiden.
Baca Selengkapnya