Perintahkan KPK tersangkakan Boediono, hakim praperadilan dinilai lampaui kewenangan

Merdeka.com - Hakim Effendi Mukhtar mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penyidikan dugaan korupsi Bank Century. Dalam amar putusannya, KPK diperintahkan untuk melanjutkan penyidikan dan menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan, menilai hakim telah melampaui kewenangan. Menurutnya, dalam praperadilan tidak berkewenangan untuk memerintahkan penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dalam praperadilan, hakim memutuskan sah atau tidaknya suatu penyidikan. Ganjar menjelaskan dalam memutuskan, praperadilan harus melihat bukti bahwa penyidikan telah dihentikan.

"Hakim melampaui kewenangan. Sah tidaknya penghentian penyidikan memang masuk ranah praperadilan, tapi harus ada bukti formil bahwa penyidikan telah dihentikan. Dalam hal ini tidak ada. Padahal praperadilan menguji keabsahan formalitas penegakan hukum," ujar Ganjar lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Rabu (11/4).

"Bunyi putusan hakim praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan hanya akan berbunyi sah atau tidak sah penghentian penyidikan. Kalau sah, selesai. Kalau tidak sah, Hakim akan memerintahkan penyidik untuk membuka kembali perkara/melanjutkan penyidikan," imbuhnya.

Ganjar mengamini putusan hakim tersebut keliru, apabila dalam putusannya terdapat diktum memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka. Hal itu yang dia pandang sebagai bukan kewenangan hakim. Sebab, dalam praperadilan tidak ada penetapan tersangka karena itu ranah penyidik.

"Apabila dalam diktum putusan ada bunyi memerintahkan KPK menetapkan tersangka sebagaimana ramai diberitakan media, bagian diktum itu jelas salah karena bukan kewenangan hakim," jelasnya.

Hakim Effendi Mukhtar dalam amar putusan gugatan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mengabulkan sebagian. Dalam putusan tersebut, dia memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru, atau melimpahkan ke penegak hukum lainnya.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan sebagaimana tertuang dalam pendakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk melanjutkan penyelidikan penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat," ujar hakim Effendi saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (9/4).