Perjuangan Ibu Santi Dorong Legalisasi Ganja untuk Obat Sang Anak Berlanjut ke DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan Ibu Santi Warastuti yang viral karena aksi 'Tolong Anakku Butuh Ganja Medis'. Santi meminta DPR merevisi UU Narkotika agar penggunaan ganja untuk kebutuhan media diizinkan di Indonesia.
Upaya ini dilakukan demi mengobati sang anak, Pika yang mengidap penyakit Cerebral Palsy. Untuk mengobati penyakit tersebut dibutuhkan ganja medis atau Minyak Biji Ganja (CBD Oil).
"Saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak (Dasco). Minta doanya dari semua semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama terima kasih," kata Santi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
-
Bagaimana DPR ingin polisi tangani narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Kenapa Kemendag perlu berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau? Lebih lanjut Mendag menjelaskan, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pelaku industri tembakau agar industri tembakau melakukan program kemitraan dengan petani.
-
Kenapa DPR khawatir akan lonjakan narkoba? Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
Dia mengatakan ganja tersebut dibutuhkan untuk meredakan kejang-kejang pada anaknya. Saat ini, dia membawa Pika kontrol ke rumah sakit setiap bulan.
Putrinya juga menjalani tiga terapi yaitu fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara-dan minum tiga macam obat kejang yang diresepkan oleh dokter seperti asam valproat, Carbamazepine, dan fenitoin.
Namun, pengobatan tersebut belum mampu menghentikan kejang-kejang tersebut. Sehingga, dia berharap ganja untuk medis bisa menjadi obat ampuh untuk Pika.
"Terutama buat atasi kejang pak yang utama itu (penggunaan ganja medis)," jelasnya.
Menanggapi aspirasi Santi, Dasco mendorong agar komisi III dan komisi IX menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas usulan ganja untuk medis tersebut.
"Hari ini saya kedatangan Ibu Santi Warastuti orangtua dari Pika yang mengalami sakit yang kemarin viral mengenai ganja medis dan didampingi pengacara Bapak Singgih mengadakan yudisial review di MK mengenai legalisasi ganja untuk medis," kata Dasco.
"Setelah mendengarkan apa-apa yang disampaikan maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong RDP dengan komisi III yang kebetulan sedang membahas revisi UU narkotika," sambungnya.
Dasco mengatakan, komisi terkait akan segera melakukan RDP sebelum masa reses DPR yang diketahui pada pertengahan Juli.
"Kita kalau sempat Minggu ini ya Minggu ini, tapi kalau tidak sebelum reses kita minta dilaksanakan RDP," ucap Dasco.
Nantinya dalam RDP nanti akan dihadirkan juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes akan diminta untuk menjelaskan kajian ganja untuk kebutuhan medis.
"Kemungkinan akan dikoordinasikan oleh komisi III karena itu berkaitan dengan komisi IX dan pihak lainnya," jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Sehingga, RDP tersebut dapat dilakukan secepatnya dan segera diputuskan perihal legalisasi ganja untuk medis.
"Ini kan baru-baru saja kita terima aspirasi dan secepatnya kita akan koordinasikan," imbuhnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.
Baca SelengkapnyaAturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPRD juga berharap Pemprov DKI menyiapkan program yang dapat menenangkan ibu baru.
Baca SelengkapnyaPAN juga berjuang melalui proses politik di DPR RI dengan terus menggodok RUU Tembakau.
Baca SelengkapnyaProduk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaKemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaHasbiallah menyinggung Jenderal Fadil Imran yang sukses memerangi narkoba saat menjadi Kapolda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya