Perkuat Ekonomi & Pengendalian Inflasi, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Kepala Daerah
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'. Sesuai agenda, Rakornas ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah. Gelaran ini akan berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, kepala daerah beserta anggota Forkopimda berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meski perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.
"Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023," terang Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/1/2023).
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
-
Siapa yang memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Dalam kesempatan itu, kata Benni, Presiden akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Selain arahan Presiden, Rakornas juga akan menyuguhkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah.
Berbagai isu akan dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah; percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi; penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah; hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial.
Benni berharap, gelaran tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaDalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaPada saat seluruh Kepala Daerah yang dikumpulkan akan ada pembahasan dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaGuna mengendalikan harga komoditas, perlunya langkah preventif dari pemerintah pusat dan Pemda.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Prabowo wanti-wanti para kepala daerah agar anggaran negara tepat sasaran, untuk kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya