Perlawanan Haris Azhar hadapi TNI, Polri dan BNN

Merdeka.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Haris dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang ITE.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Haris dilaporkan pihak divisi hukum Polri, TNI, dan BNN sejak Selasa (2/8). Namun, dia mengaku status Haris masih sebagai terlapor belum tersangka.

Menanggapi ini Haris sangat menyayangkan tim bentukan Polri untuk mengusut testimoni tersebut. Dia khawatir tim yang dibuat Polri justru mendapatkan intervensi mengingat pengungkapan kasus itu disebut versi Freddy Budiman melibatkan sejumlah petinggi instansi.

Haris juga menuding Jaksa Agung juga tak pernah memberikan respons yang baik. Dia menilai Jaksa Agung M Prasetyo selama ini kerap menutup-nutupi informasi, yang seharusnya tak dilakukan oleh Jaksa Agung.

"Lebih baik, usul saya harus ada tim independen yang terintegrasi karena ini bukan soal internal masing-masing, ini soal gurita narkoba yang banyak disanggah oleh berbagai kepentingan dan banyak pihak," ungkap Haris di Kantor Kontras, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Haris juga mengaku telah mencari berkas pleidoi Freddy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah mendengar curahan hati terpidana mati kasus narkoba itu. Namun sayangnya, berkas pembelaan itu tak didapatkannya pada tahun 2014.

"Ternyata di pleidoi itu baru bisa diakses beberapa waktu terakhir. Coba dapat pleidoi di PN Jakarta Barat tahun 2015 tapi enggak bisa, di websitenya juga enggak ada," ungkap Haris saat ditemui wartawan di Kantor KontraS, Jalan Kramat II No 7, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Haris menuturkan, putusan hukuman mati sang bandit narkoba itu tahun 2012. Kesaksian yang didengar dari Freddy dua tahun setelahnya. Dia pun langsung mencari pleidoi Freddy untuk memverifikasi. Namun sayangnya, pleidoi itu tak didapatkannya.

Dia juga sempat berusaha mengomunikasikan data yang dimilikinya soal keterlibatan sejumlah institusi dalam kasus Freddy pada Presiden Joko Widodo lewat Jubir Kepresidenan, Johan Budi.

"Saya sampaikan lewat lisan, hari Senin (25/7) lalu lewat telepon pada Johan Budi, saat itu saya sedang di Palu," kata Haris saat ditemui di kantornya, Rabu (3/8).

Alasan memilih Johan Budi, karena diyakininya sebagai orang dekat Jokowi. Kemudian soal waktu, dia beralasan kenapa membuka informasi itu di detik-detik proses eksekusi mati karena berharap lebih direspons cepat, sekaligus memastikan apakah memang benar Freddy termasuk yang eksekusi mati tahap tiga.

Senin itu, lanjut dia, Johan Budi tak memberikan respons. Lalu dia memutuskan menyebarluaskan testimoni Freddy pada Kamis. Namun terlebih dulu, dia juga sudah mengirimkan testimoni serupa ke Johan Budi.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta Polri, BNN dan Mabes TNI tidak terburu-buru menempuh jalur hukum terhadap Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. Haris dilaporkan ke Bareskrim karena membeberkan testimoni Freddy Budiman yang mengaku ada oknum aparat yang meminta upeti dan terlibat bisnis narkoba.

"Tapi pada tingkat awal ini, baiknya polisi tidak terlalu cepat memproses dalam kaitan langkah hukum," kata Taufiq saat dihubungi, Rabu (3/8).

Taufiq meminta kepada penegak hukum tidak terlalu cepat menetapkan Haris menjadi tersangka. Tujuannya adalah menghindari timbulnya opini buruk publik kepada aparat.

"Terburu-buru memprosesnya sebagai kasus pencemaran nama baik, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Publik akan menafsirkan yang bukan-bukan," terangnya.