Perlu Dibuat Kebijakan Politik Negara untuk Mengatasi Masalah di Papua

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti situasi kekerasan di Papua yang sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, perlu ada penyusunan kebijakan politik negara untuk menangani masalah di Papua.

"Jadi kita tidak bisa dulu bicara kapan Densus diturunkan, kapan TNI diturunkan, kapan Kodim diturunkan, jangan ke situ dulu. Jadi kebijakan politik negara itu adalah sebuah kebijakan politik dari pemerintah yang disetujui oleh DPR, apa saja tindakan yang akan dilakukan negara dalam menghadapi kasus atau kondisi di Papua saat ini," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (28/3).

Kata dia, untuk menyusun kebijakan politik negara yang detail perlu melibatkan semua komponen. Termasuk kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri hingga duta besar negara-negara tertentu.

"Karena masalahnya bukan hanya gerombolannya tetapi ada gerakan politik luar negeri, jadi harus komprehensif kebijakan politik negara itu," terangnya.

Bila sudah dibuat kebijakan politik negara baru membuat strategi penanganan. Nantinya, eksekusi di lapangan oleh Panglima TNI dan Kapolri mengacu dari kebijakan politik negara itu.

"Dari situ diturunkan lagi di Kodam di Polda, itu bagaimana taktik dan teknis penanganan di lapangan Jadi lebih detail kepada masalah taktik dan teknis menanganinya, itu di buat dulu konsep dari atas ke bawah sampai di bawah itu tugas Densus apa, tugas satuan satuan komando detasemen 81 apa, tugas Koramil apa harus jelas begitu," tuturnya.

"Sehingga antara prajurit di lapangan dengan konsep kebijakan negara itu sinkron, jadi satu kesatuan pikir, satu kesatuan gerak, dan satu kesatuan landasan hukum," sambung politisi PDIP ini.

Menurutnya, perubahan istilah dari OPM, KKB dan sekarang menjadi teroris belum mengubah situasi di Papua lebih damai. Berbagai macam nama operasi juga belum membuahkan hasil yang signifikan.

"Dulu disebut OPM, kayak begini aja mengatasinya, diganti lagi dengan sebutan KKB ya begini aja juga operasinya, disebut dengan teroris sama saja, enggak ada perubahan juga dan tidak ada signifikan juga hasilnya karena cuma ganti nama konsep operasi di lapangannya begitu begitu saja," ujarnya.

"Ya macam-macam lah (operasi Cartenz damai), jangan kemudian ini ganti operasi, ini ganti, harus ada kebijakan dulu supaya prajurit di lapangan enggak bingung dan harus sinkron, jangan nanti kalau terjadi apa apa yang fatal nanti saling salahkan antara atas dan bawah, enggak boleh begitu," tambahnya.

TB menambahkan, setelah desain besar kebijakan politik negara dibuat, bisa dilakukan misalnya operasi kesejahteraan. Kemudian di TNI ada operasi teritorial dan di polisi operasi binmas.

Rakyat Papua yang pro NKRI juga dipisahkan dengan gerombolan pemberontak. Selain itu, logistik para pemberontak diputus. Lalu, baru masuk ke penegakan hukum.

"Lalu siapa yang masuk ke hutan, gunung ya serahkan kepada satuan satuan rider mereka kan biasa bertempur di hutan gunung rawa rawa, di sungai prajurit prajurit kita, tapi kalau polisi yang masuk kan polisi enggak bisa punya kemampuan untuk bertempur di hutan gunung, jadi harus detail dari atas sampai bawah seperti apa," tuturnya.

Lebih lanjut, gerakan politik tokoh papua merdeka di luar negeri seperti Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda juga harus diatasi. Menteri luar negeri harus bicara dengan kepala negara lain untuk menyikapi kampanye politik Benny Wenda.

"Terutama misalnya kepala kepala negara yang ada di negara pasifik, lalu duta besar duta besarnya seperti apa, adakan pendekatan termasuk yang ada di Indonesia termasuk duta besar kita yang di Vanuatu," kata dia.

"Lalu DPR dengan DPR bicarakan bareng, jangan sendiri sendiri aja, gak bisa kerja sendiri harus ada grand design menangani ini," tutup mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.