Perlu perubahan total agar tak ada lagi napi nikmati sel mewah

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik meminta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dievaluasi. Ini harus dilakukan menyusul kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Fraksi Demokrat mendorong pembaharuan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hemat kami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah waktunya dievaluasi dan diperbaharui," kata Erma, Minggu (22/7).

Menurutnya, permasalahan di lapas Sukamiskin ini adalah masalah lama yang hanya perlu menunggu waktu untuk bisa terkuak. Erma pun mendorong pemerintah menyelesaikan pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama DPR untuk bisa menciptakan keadilan di masyarakat.

"Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrat ini berharap Dirjen Lapas bisa melakukan evaluasi pada semua sel tahanan. Sebab, lanjut dia, masih banyak lapas yang kelebihan kapasitas dan itu berbanding terbalik dengan kemewahan yang terdapat di lapas Sukamiskin.

"Sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi. Belum lagi urusan utang bahan makanan narapidana yang terus menggerus anggaran karena banyaknya narapidana. Anggaran makan satu hari narapidana hanya Rp 15.000," ucapnya.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka suap. Selain Wahid, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.

Tertangkapnya Wahid sebagai Kalapas Sukamiskin, juga menguak langgengnya jual beli sel sebagai 'kamar hotel'. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan tarif sel mewah berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta.