Perludem sebut anggaran DPR harus efektif & efisien
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan pemangkasan anggaran bertujuan baik. Harapannya anggaran bagi anggota legislatif dapat lebih efektif dan efisien.
Dia mengungkapkan, perencanaan hingga implementasi penggunaan anggaran harus menggunakan pendekatan efektif dan efisien. Termasuk juga pembenahan pendanaan partai.
"Makanya kami mendukung penguatan dana alokasi negara untuk parpol. Sehingga dengan demikian Parpol enggak lagi membebani kadernya yang ada di eksekutif dan legislatif sebagai sumber pendanaan partai," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/10).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
Untuk itu, Titi mengungkapkan, seharusnya partai partai lainnya turut mendukung langkah yang akan diambil PSI dalam membersihkan anggaran di DPR. Harapannya, uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama.
"Kalau saya harusnya partai mendukung. Kan itu untuk kepentingan orang banyak. Di era teknologi dan keterbukaan informasi cara lebih efektif dan efisien mudah dilakukan. Harusnya yang bisa diefisiensi harus dilakukan," ungkapnya.
Dia mengingatkan, anggota legislatif dipilih guna menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi bagi rakyat. "Mestinya orientasinya pelayanan publik dan parlemen bersih. Harusnya gagasan parlemen bersih anti korupsi harus kita dorong," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengapresiasi kinerja DPR selama lima tahun ini karena adanya peningkatan kerja dan citra.
Baca SelengkapnyaBima Arya menyampaikan, Prabowo meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk hemat agat tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaDia mengingatkan agar anggaran yang tersedia digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat langsung.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya