Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permintaan Maaf Menko Luhut Sekaligus Pengakuan Covid-19 di RI Belum Terkendali

Permintaan Maaf Menko Luhut Sekaligus Pengakuan Covid-19 di RI Belum Terkendali Luhut Panjaitan. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan mengapresiasi permintaan maaf Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui penerapan PPKM belum optimal. Menurutnya, permintaan maaf itu sekaligus pengakuan bahwa Covid-19 belum terkendali di Indonesia.

"Pengakuan dan permohonan maaf pak Luhut perlu diapresiasi. Dengan pengakuan tersebut, pemerintah diyakini memahami betul tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Apalagi, tingkat orang yang terpapar Covid ternyata belum menunjukkan tanda-tanda penurunan," katanya lewat pesan, Minggu (18/7).

"Baguslah, akhirnya pak Luhut meminta maaf. Permintaan maaf itu sekaligus pengakuan bahwa Covid-19 belum terkendali di Indonesia. Nah, tentu butuh strategi dan kerja keras dalam menghadapinya," sambungnya.

Saleh berharap permohonan maaf Luhut bisa menjadi pelajaran bagi semua, terutama para pejabat. Kata dia, dalam situasi darurat seperti sekarang semua perlu kerja dan memberikan kontribusi. Paling tidak, pejabat tak memberikan pernyataan yang membuat situasi tidak nyaman.

"Kita juga harus mengakui bahwa pak Luhut ini gentlemen. Mau meminta maaf dan mengakui bahwa kebijakan yang dikendalikannya belum optimal," ucap Saleh.

Namun demikian, lanjut dia, penanganan Covid tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, perlu terobosan baru dan kerja-kerja kreatif lain agar pandemi ini bisa berlalu. Kemudian, segala sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan.

"Setidaknya, setiap orang yang terpapar harus mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat. Orang-orang yang terdampak secara ekonomi harus dibantu," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada masyarakat apabila pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali belum berjalan dengan optimal. Luhut merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).

Dia berjanji akan terus bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 di Jawa dan Bali. Khususnya, dalam menurunkan penyebaran virus Corona varian Delta yang memiliki tingkat penularan tinggi.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD Blak-blakan soal Situasi Kabinet Jokowi: Tidak Ada Lagi Gurauan
Mahfud MD Blak-blakan soal Situasi Kabinet Jokowi: Tidak Ada Lagi Gurauan

Mahfud bercerita, biasanya menteri Kabinet Indonesia Maju saling menyapa sebelum rapat kabinet. Kini, tak ada lagi saling menyapa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet
VIDEO: Reaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet

Menurut Ari, tidak ada perbedaan politik yang dibahas di istana hingga membuat suasana menjadi terganggu.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik

Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju

Baca Selengkapnya
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras
Bahlil Tanggapi Agus Rahardjo: Presiden Kalau Marah Itu Diam, Enggak Pernah Suara Keras

Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: eaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet
VIDEO: eaksi Keras Istana Usai Hasto PDIP Buat Isu Menteri Tak Nyaman di Kabinet

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Jawab Kaesang soal Lebih Bermasalah Korupsi Bansos Saat Pandemi
VIDEO: Ganjar Jawab Kaesang soal Lebih Bermasalah Korupsi Bansos Saat Pandemi

Bansos yang dikorupsi diketahui pernah terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini mantan politikus PDIP itu tengah menjalani hukuman penjara.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Saya Tidak Melihat Tanda-Tanda Reshuffle Kabinet
Mahfud: Saya Tidak Melihat Tanda-Tanda Reshuffle Kabinet

Mahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.

Baca Selengkapnya
Istana Balas PDIP soal Suasana Kabinet Jokowi Tak Nyaman: Menteri Fokus Kerja
Istana Balas PDIP soal Suasana Kabinet Jokowi Tak Nyaman: Menteri Fokus Kerja

Ari menyatakan suasana di kabinet saat ini nyaman-nyaman saja.

Baca Selengkapnya
Reaksi Menteri LHK Ditanya Isu Reshuffle Hingga  Keberadaan Mentan Syahrul: Enggak Tahu Aku
Reaksi Menteri LHK Ditanya Isu Reshuffle Hingga Keberadaan Mentan Syahrul: Enggak Tahu Aku

Isu reshuffle kabinet yang kembali berembus. Kabar itu makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu dengan SBY pada Senin (2/10) malam kemarin.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cawapres Mahfud Diganjar 'Kartu Kuning' Istana Usai Kerap Kritik Kebijakan Pemerintah
VIDEO: Cawapres Mahfud Diganjar 'Kartu Kuning' Istana Usai Kerap Kritik Kebijakan Pemerintah

Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Berani Mahfud Blak-blakan Sosok Masuk Kabinet Prabowo Banyak yang Punya Masalah Hukum
VIDEO: Berani Mahfud Blak-blakan Sosok Masuk Kabinet Prabowo Banyak yang Punya Masalah Hukum

Mahfud mengacungi jempol meski diakui itu sulit jika melihat peta di kabinet saat ini

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya