Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permintaan-permintaan tak masuk akal anggota dewan pakai uang rakyat

Permintaan-permintaan tak masuk akal anggota dewan pakai uang rakyat Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Tingkah laku anggota dewan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena kinerja apiknya menyerap aspirasi atau membuat produk regulasi yang baik untuk rakyat, melainkan karena sejumlah permintaan-permintaan yang aneh dan tak masuk akal sebagai wakil rakyat. Permintaan-permintaan ini tampaknya telah menjadi fenomena dan menjadi tren di Indonesia. Mereka seperti tidak malu meminta kepada eksekutif ketika kondisi rakyatnya belum sejahtera, bahkan jauh dari taraf hidup layak.

Semisal, pekan lalu, publik dibuat geleng-geleng anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Permintaan fasilitas untuk plesiran juga diajukan anggota DPR Fraksi Gerindra, Rachel Maryam. Lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel kepada Duta Besar RI untuk Perancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia berpergian bersama enam orang anggota keluarga.

Yang terbaru, permintaan tak pantas yang membuat rakyat tepuk dahi keluar dari Anggota DPRD Jawa Barat. Para wakil rakyat ini bersikukuh ingin mengganti mobil dinas mereka yang lama menjadi Toyota Fortuner. Usulan pembelian mobil dinas baru untuk anggota DPRD Jawa Barat dinilai akan menyakiti hati publik. Di saat masih banyaknya warga yang kesusahan, tidak selayaknya wakil rakyat meminta mobil baru jenis Toyota Fortuner yang pengadaannya diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Sederet cerita rengekan para anggota dewan ini terkesan kontras bila dilihat dari kinerja yang diberikan untuk rakyat. Melihat fenomena ini, merdeka.com mencoba menghimpun cerita-cerita permintaan anggota dewan ini, berikut ulasannya:

Minta mobil dinas diganti Fortuner

Anggota DPRD Jawa Barat bersikukuh ingin mengganti mobil dinas mereka yang baru menjadi Toyota Fortuner. Selain untuk menunjang kinerja, para wakil rakyat itu juga ingin disetarakan oleh kepala dinas yang acap kali gonta ganti mobil dinas. Permintaan mobil baru jenis Toyota Fortuner pengadaannya diperkirakan mencapai Rp 50 miliar."Untuk menunjang kinerja. Sejajar dengan eselon II. Kepala dinas ganti (mobil dinas) terus kok, kitakan setara sama mereka," kata Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir, kepada merdeka.com, Selasa (5/4).Selain itu, Syahrir meyakini jika mobil jenis Toyota Fortuner mampu menjangkau lokasi dengan jalur yang sulit seperti di Jabar Selatan. Mobil dinas yang lama, yakni Toyota Rush juga dinilai Syahrir sudah tak laik lantaran lebih dari lima tahun atau peninggalan anggota dewan sebelumnya."Inikan sudah lama. Sudah lima tahun lebih juga," dalihnya.Menurut Syahrir, rencana tersebut akan dieksekusi pada APBD murni 2016 ini. Berbagai proses sudah dilalui untuk fasilitas para wakil rakyat tersebut. "Sudah masuk APBD murni. Proses dilalui, tidak masalah. Tinggal e-catalog," terangnya.Dia membantah ada 100 mobil yang diajukan melainkan 95 unit. "Kan pimpinan tidak, jadi cuma anggota saja," paparnya.

Fasilitas saat liburan keluarga ke luar negeri

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Dalam surat itu Wahyu mengaku sebagai kolega Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. Surat permintaan fasilitas itu menggunakan kop Kementerian PAN RB dengan tanda tangan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 22 Maret 2016. Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga. Fasilitas yang diminta berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan nominalnya. Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi langsung merespon surat itu. Dia membantah surat itu mendapat persetujuannya. "Kalau tidak benar itu berarti iya hoax," kata Menteri Yuddy Chrisnandi di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (31/3).Politisi yang pernah duduk di Komisi I DPR tersebut mengaku tidak pernah membuat surat rekomendasi apapun untuk koleganya. Namun dia tidak menampik mengenal Wahyu Dewanto Suripman. "Memang saya kenal. Tapi, saya tidak pernah memberikan fasilitas apapun. Jangankan memberikan fasilitas ke orang lain, pada keluarga saya sendiri saja tidak pernah," tegas dia.Cerita lain datang dari politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar RI untuk Perancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia berpergian bersama enam orang anggota keluarga.Rachel tiba di Paris tanggal 21 Maret 2016 dengan pesawat dari Dubai. Dia mengaku akan menginap di Hotel Bradford Elysees Paris. "Saya mengharapkan bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut," tulisnya dalam surat tersebut.Surat tersebut benar adanya. "Saya belum berhasil kontak Rachel, tapi kawan dekatnya yang ngerti, bilang kalau surat itu memang benar ditulis Rachel. Terjadi korespondensi per telepon (dengan pihak kedutaan), diminta adalah fasilitas bantuan untuk penjemputan transportasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/4).

Uang makan Rp 2 juta agar bisa makan lobster

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta tiba-tiba mendatangi ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan Gubernur Basuki yang juga akrab dipanggil Ahok, menolak peningkatan uang makan dan transportasi sebesar Rp 2 juta.Para anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, kerap merasa tekor bila uang perjalanan dinas tidak dinaikkan. Mereka mengaku selalu nombok bila makan di tempat mewah selama tugas. Sehingga, mereka meradang ketika mendengar Ahok menolak usulan itu."Enak aja ditolak, dia enggak tahu kita nombok terus," ujar Taufik di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/12) lalu. Uang perjalanan dinas buat anggota DPRD DKI sebelumnya hanya Rp 430.000. Kini, mereka bisa tersenyum lebar setelah Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok menyetujui menjadi menjadi Rp 2 juta atau naik hampir 500 persen. Kenaikan itu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015. "Ini sudah 12 tahun biaya perjalanan dinas enggak pernah naik. Sekarang sudah ada keputusan Mendagri dan nilainya kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nanti diputuskan dengan keputusan Gubernur," kata Taufik.Alasan tidak bisa makan di tempat mewah menjadi alasan unik anggota dewan. Biasanya makanan kesukaan para elit politik ini adalah makanan laut alias sea food. Lobster menjadi favorit di menu ini. Fenomena anggota dewan lebih pilih makan di restoran mewah menjadi perhatian serius diberbagai kalangan.

DPR anggarkan Rp 12 M buat kasur

DPR lagi-lagi menjadi sorotan. Masih hangat soal kontroversi 7 proyek termasuk gedung baru yang akan menghabiskan dana Rp 1,6 triliun, kini diketahui DPR tengah menganggarkan Rp 12 miliar lebih untuk pembelian kasur bagi para anggotanya. Kasur-kasur itu akan ditempatkan di rumah dinas anggota.Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12.452.495.000 itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8).Uchok menjelaskan, pembelian kasur itu akan disebar di puluhan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata dan Ulujami. "Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1,1 miliar, maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan pembelian kasur sebesar Rp 19 juta."Uchok membuat perincian alokasi anggaran pembelian kasur itu sebagai berikut:1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10.304.525.0002). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.0003). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000

Perbaikan atap rumah dinas

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin menolak secara tegas wacana pembelian kasur di rumah dinas anggota DPR dengan anggaran Rp 12 miliar. Dia mengaku kasur yang dia gunakan di rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan masih nyaman untuk digunakan. "Kalau saya kurang setuju, dan kebetulan saya tinggal di rumah dinas Kalibata. Kasurnya masih bagus," kata Aditya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/8). Dia pun menyarankan agar anggaran tersebut diperuntukkan untuk hal yang lain. Pasalnya, di rumah dinas yang dia tempati saat ini mengalami kebocoran di bagian atap. "Yang agak kurang bagus itu keadaan rumah yang bocor-bocor kalau hujan. Mending untuk yang lain, kalau memang untuk perumahan ya mending untuk perawatan rumahnya," ujarnya. Apalagi, lanjut dia, banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas. Sehingga, pembelian kasur baru memang tidak tepat sasaran.

Perpustakaan DPR RI se-Asia Tenggara Rp 570 miliar

Ketua DPR Ade Komarudin ngotot akan membangun gedung perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perpustakaan tersebut akan mengacu pada model Library of Congress di Amerika Serikat.Semangat politikus Golkar tersebut terlalu menyala-nyala. Padahal proyek perpustakaan tersebut tidak tercantum dalam rencana umum pengadaan tahun anggaran 2016 yang disetujui Kemenkeu masuk dalam postur APBN.Sesuai dengan data yang dirilis oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, hanya tercantum rencana pembangunan gedung baru DPR, oliklinik, dan Alun-alun Demokrasi. Antara lain ialah, pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklink dengan pagu anggaran sebesar Rp 480 miliar itu. Kemudian manajemen konstruksi pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklinik pagu anggarannya Rp 10 miliar.Sedangkan pelaksanaan konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi patokan anggarannya Rp 69 miliar. Ada pula perencanaan konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi dengan pagu anggaran Rp 9 miliar. Lalu manajemen konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi pagu anggaran senilai Rp 2 miliar.Seluruh rencana pembangunan yang jika ditotal pagu anggaraanya senilai Rp 569.829.350.000 atau kurang lebih Rp 570 miliar tersebut, belum tuntas melalui tahap lelang dan eksekusi. Sebab Presiden Jokowi menebarkan kebijakan moratorium bagi pembangunan gedung kantor kementerian dan lembaga negara.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Viral Proposal Anggaran Belanja Pembangunan Masjid di Desa Pekalongan Capai Rp 12 Miliar, Ini Fakta di Baliknya
Viral Proposal Anggaran Belanja Pembangunan Masjid di Desa Pekalongan Capai Rp 12 Miliar, Ini Fakta di Baliknya

Ramai proposal anggaran di desa capai angka 12 milyar, ternyata penipuan.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank

Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Selengkapnya
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Orangtua Siswa Ngeluh di Sosmed Penarikan Uang Sumbangan di SMKN 1 Depok, Ini Penjelasan Sekolah
Orangtua Siswa Ngeluh di Sosmed Penarikan Uang Sumbangan di SMKN 1 Depok, Ini Penjelasan Sekolah

Keluhan tersebut ramai dikomentari dan menjadi pembahasan.

Baca Selengkapnya
Modus Punya Proyek di Pemkot Jaktim, Seorang Wanita Tipu Korban Rp5 Miliar
Modus Punya Proyek di Pemkot Jaktim, Seorang Wanita Tipu Korban Rp5 Miliar

Seorang wanita inisial FD tidak kapok melakuan tindak pidana penipuan. Padahal pelaku sudah pernah mendekam di balik jeruji dengan kasus serupa.

Baca Selengkapnya
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati
Para Kades di Karanganyar Dipanggil Polda Jateng, Ini Penjelasan Bupati

Bupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Bocor, Rumah Dinas DPR di Kalibata Banyak Tikus dan Rayap
Tak Hanya Bocor, Rumah Dinas DPR di Kalibata Banyak Tikus dan Rayap

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

Baca Selengkapnya
Buat Jalan Provinsi, Segini Ganti Rugi Lahan Warga di IKN Bikin Melongo
Buat Jalan Provinsi, Segini Ganti Rugi Lahan Warga di IKN Bikin Melongo

Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.

Baca Selengkapnya