Permudah Jemaah Haji, Replika Pesawat Perlu Dibuat di Asrama Haji Solo

Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menilai pentingnya dihadirkan mock up (replika) pesawat lengkap dengan berbagai fasilitas pesawat seperti aslinya di Asrama Haji Donohudan Solo. Mengingat Embarkasi Haji Solo merupakan yang terbesar dengan jemaah yang beragam. Dengan mock up pesawat tersebut perjalanan haji diharapkan akan semakin lancar.

Pernyataan Anggito disampaikan usai berkunjung ke Asrama Haji Donohudan, Solo, Minggu (21/7). Anggito didampingi sejumlah staf, Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Kakanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabiro Kesra Provinsi Jawa Tengah dan lainnya.

"Mungkin yang belum ada di sini mock up pesawat, seperti di Makassar itu. Karena banyak jamaah itu yang baru pertama kali naik pesawat ke luar negeri. Jadi memang harus diperkenankan cara pakai seat belt, ke toilet dan sebagainya. Memang harus ada mock up-nya. Tadi saya bilang ke Pak Kanwil, coba ini dipikirkan wong tanahnya masih luas. Mock up pesawat itu sangat penting," ujar Anggito.

Menurut dia dengan mock up jemaah calon haji akan lebih nyaman saat naik pesawat. Jemaah menjadi lebih siap dan mengerti saat akan menjalankan ibadah salat, ke toilet, makan atau menghadapi situasi lainnya.

"Kalau turbulensi gimana, mau salat meski duduk di mana, makan, ke toilet gimana, kan harus diajarkan. Salat kan enggak perlu berdiri, darurat kan sifatnya. Lalu kalau mau dijamak gimana, mau naik pesawat doanya apa, mau turun doanya apa, kan semua bisa diajarkan di situ," lanjutnya.

Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Farhani menyambut baik usulan Kepala BPKH tersebut. Pengadaan mock up pesawat merupakan bagian dari peningkatan pelayanan haji. Pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut secepatnya.

"Kita langsung akan tindaklanjuti. Tadi saya matur (bilang) sama Pak Kepala Biro (Kabiro Kesra Provinsi Jateng). Habis ini kita ketemu satu meja, kita usulkan," katanya.

Kendati demikian, dikatakannya, dibutuhkan proses. Apalagi BPKH di luar pemerintahan provinsi dan Kementerian Agama, sehingga ada mekanisme yang harus dipatuhi.

"Artinya apa, bantuan itu sangat kita tunggu, tapi peraturan dan mekanisme tidak akan kita langgar," pungkas dia.