Pernah dipuji Prabowo setinggi langit, kini SDA jadi tersangka

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui kehebatan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Tak hanya SBY, capres ini juga memuji kehebatan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) selama menjabat Menteri Agama.

Prabowo menilai SDA sudah berhasil mengelola ratusan ribu peserta haji tiap tahun. Prabowo pun membandingkannya saat dirinya masih menjabat sebagai tentara.

"Saya bekas Panglima, mengerahkan 20 ribu prajurit saja yang disiplin, yang dilatih, ada hukum tentara, yang usianya muda seger, kewalahan. Beliau tanggung jawab 200 ribu umat, jamaah yang usianya ada yang sampai 100 tahun. Yang pendidikannya berbeda, sumber daerahnya beda-beda, bisa," ujar Prabowo saat pidato di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (16/5).

Namun, pujian Prabowo kepada SDA dimentahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Ketum PPP sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Busyro mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu telah naik ke tahap penyidikan.

"Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," ujar Busyro melalui pesan singkat, Kamis (22/5).

KPK menjerat SDA dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang korupsi. "Pasal 2 dan 3," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam Pasal 2, dijelaskan dalam UU bahwa seorang pejabat negara yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dapat merugikan negara dan perekonomian negara.

Sedangkan Pasal 3 yakni menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Ternyata penetapan tersangka kepada SDA tak membuat kepercayaan Prabowo luntur. Secara pribadi, Prabowo mengaku percaya penuh kepada SDA. Dia pun memuji kepemimpinan SDA selama memimpin Kementerian Agama.

"Beliau orang negarawan, Menag yang paling sukses, itu harus dicek soal haji. Kami menghormati proses hukum," tegasnya. (mdk/gib)