Pernah terseret kasus Bulog, Akbar enggan disamakan dengan Setnov

Merdeka.com - Status tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang disandang Ketum Partai Golkar bukanlah hal baru dalam tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pada tahun 2002 Ketum Golkar kala itu Akbar Tandjung pun pernah tersandung kasus penyelewengan dana non bujeter Bulog senilai Rp 40 miliar.

Hal inilah yang membuat jajaran petinggi Partai Golkar tak begitu ambil pusing dengan status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Setya Novanto. Sebab kala itu, meski telah diputus bersalah dengan hukuman pidana 3 tahun penjara namun bisa membawa Partai Golkar memenangkan pemilu tahu 2004. Meski pada akhirnya, Akbar diputus tidak bersalah pada tingkat kasasi.

Akbar Tandjung pun enggan disamakan dengan kasus Setya Novanto. Mulai dari jenis kasus hingga dampak terhadap pemilu legislatif tahun 2004. Sebab lanjut dia, dilihat dari proses hukum yang dijalani yang berdampak pada elektabilitas Partai Golkar.

"Kalau dilihat dari segi kasusnya, tentu berbeda. Sangat berbeda. Apalagi dikaitkan dengan volume dana yang diduga terjadi suatu tindak pidana korupsi yaitu Rp 5,9 triliun biaya APBN untuk e-KTP dan Rp 2,3 triliun kerugian negara," ujar Akbar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

Lebih lanjut mantan ketum Partai Golkar itu berdalih kasusnya tersebut merupakan penyelewengan yang dilakukan oleh Yayasan yang ditunjuk pemerintah. Saat itu pemerintah mengucurkan dana kepada yayasan tersebut untuk membagikan sembako kepada masyarakat. Namun dalam prosesnya terjadi penyelewengan.

"Jadi kan beda sekali. Dan di situ secara pribadi saya tidak ada kaitannya soal Rp 40 miliar, itu karena yang melaksanakan pembagian sembako adalah yayasan. Jadi ya sangat berbeda lah," ungkap Akbar.

Akbar pun meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mendengar aspirasi dari publik akan kasus tersebut.

Sementara itu, Akbar mengaku merasa khawatir kasus yang menimpa Setnov bakal memengaruhi Partai Golkar saat Pemilu tahun 2019. Sebab kala dia tersandung kasus penyelewengan Partai Golkar tetap bisa meraih suara terbanyak. Namun dalam kasus yang menimpa Setnov, baru saja ditetapkan sebagai tersangka, elektabilitas partai sudah mulai turun.

"Kalau kita lihat semakin lama surveinya semakin turun, apa kita biarkan? Saya termasuk yang tidak membiarkan. Kita harus mengambil langkah-langkah supaya tren menurun itu tidak terus berjalan," kata Akbar.

Akbar menegaskan pernyataannya tersebut bukanlah sebagai perbandingan antara dirinya dengan Setnov. Sebab dua kasus yang dihadapi Setnov berbeda dengan kasus yang menimpanya kala itu.

"Saya tidak membandingkan dengan zaman saya, cuma kasus dan peristiwanya berbeda. Kalau soal itu (perbandingan kasus korupsi) saya bisa jawab, dan saya enggak mau membandingkan ya (soal prestasi kepemimpinan)," tutup Akbar.