Pernyataan keras Menteri Luhut saat pemerintahan Jokowi diusik
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Jokowi sering kali mendapat banyak kritikan. Kritikan tajam sering kali dilontarkan pihak oposisi. Saat Jokowi dibanjiri kritikan, salah satu orang yang siap membela Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Luhut siap pasang badan dan siap membela habis-habis Presiden Jokowi. Terlebih kritikan yang dia dengar menjatuhkan Presiden Jokowi. Dia dengan lantang membalas kritikan tersebut. Ini dia penyataan keras Menteri Luhut saat pemerintahan Jokowi diusik:
Jawaban keras Luhut soal utang pemerintah Rp 9.000 T
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana cara Jokowi mempersiapkan Prabowo? 'Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau yang saya siap pak siap bener saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau saya ke Jepang saya sekarang di perintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting,' imbuh dia.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini terus meningkat menjadi sekitar Rp 9.000 triliun. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.
Mendengar hal itu, Menko Luhut menilai jika Prabowo tidak mengerti mengenai utang pemerintah. "Kalau enggak ngerti, gak usah diomongin lah. Kita (pemerintah) gak bego-bego amat," kata Menko Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (24/6).
Menko Luhut mencontohkan, jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan sistem Business to Business (B2B).
Soal mark up LRT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mencurigai adanya permainan uang atau mark up dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Menko Luhut menilai Prabowo telah menerima informasi yang salah mengenai proyek pembangunan moda transportasi kereta api ringan tersebut. Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlalu mahal. Padahal, kata Luhut, masih banyak yang jauh lebih mahal.
"Sudah ada datanya kalau kita rata-rata Rp 400 miliar per Km, di tempat lain ada Rp 600 miliar bahkan ada yang Rp 1 triliun, tergantung, kalau elevated pasti lebih mahal, tergantung tinggi elevasinya berapa, murah mahalnya," ujarnya.
Menko Luhut mengingatkan agar bawahan Prabowo jangan sampai memberikan informasi yang keliru. "Jangan sembarangan ambil kesimpulan. Saya itu sangat paham sekarang, kalau ada kasih-kasih informasi keliru kasihan Pak Prabowonya, pemimpinnya kok dikasih informasi yang salah," katanya.
Luhut tak terima Jokowi dituding ngibul
Politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais menyindir Presiden Joko Widodo soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Amien menyebut ini pembohongan.
Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan marah besar mendengar pernyataan Amien Rais. Luhut tak terima, Presiden Joko Widodo disebut 'ngibul' saat melakukan bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat. "Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga," kata Luhut di Gedung BPK, Senin (19/3) kemarin.
Bagi-bagi sertifikat tanah memang salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan menargetkan jutaan sertifikat selesai dalam periodenya, sehingga tak ada lagi sengketa tanah yang marak terjadi di daerah.
Luhut sindir SBY jangan membodohi rakyat
Pernyataan SBY yang menyebut orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta berawal saat berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto pada Senin 30 Juli lalu di Kertanegara. SBY menilai, pemimpin harus mampu mengatasi kemiskinan. Terkait hal tersebut, Menteri Luhut turut berkomentar, dia mengatakan, sebagai bekas pemimpin seharusnya mendidik, dengan memberi data yang benar, tidak membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar.
Menurut Luhut, pemerintah selalu mengacu data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), data tersebut tidak diragukan lagi karena dikeluarkan lembaga independen, sehingga pemerintah tidak berbohong dalam mengeluarkan data kemiskinan. Luhut menjamin, pemerintah tidak mungkin berbohong tentang angka kemiskinan yang turun, baru saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena pemerintahan saat ini selalu memperioritaskan pengentasan kemiskinan.
"Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang enggak benar. Jadi enggak mungkin kita berbohong, bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi," kata Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/8).
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji integritas Presiden Jokowi dalam memimpin negeri
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak bisa membayangkan ajang balap FI air tersebut bisa digelar di kampung halamannya di tanah Batak, Danau Toba.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi kata sambutan pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi datang ke Singapura juga diunggah Luhut di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan.
Baca Selengkapnya