Perpotongan Arus Bakal jadi Masalah dalam Kanalisasi di Puncak

Merdeka.com - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menerapkan sistem 2-1 (kanalisasi) di Jalan Raya Puncak, Bogor.

Menurut Yayat, yang harus dipertimbangkan Polres Bogor dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yakni titik perputaran kendaraan, agar tidak ada perpotongan arus saat jalan dibagi menjadi tiga lajur (dua ke atas dan satu ke bawah).

"Misal dari tiga lajur itu, saat naik lajur satu digunakan untuk kendaraan yang cenderung ke lokasi yang akan di sisi kiri jalan. Sementara lajur dua, untuk kendaraan yang langsung ke atas. Kalau lajur tiga sudah jelas untuk kendaraan yang ke arah Jakarta," kata Yayat, Sabtu (12/10/2019).

Karena, kata dia, melihat banyaknya persimpangan di kanan kiri jalan, potensi kendaraan memotong arus sangat tinggi, meski dalam uji coba pada 27 Oktober 2019, polisi dan BPTJ melibatkan masyarakat sekitar untuk mengatur dan mengawasi laju kendaraan.

Untuk meminimalisir perpotongan arus, dia menilai perlu adanya titik di mana kendaraan harus berputar lebih dahulu daripada memotong arus. Hal itu untuk menjaga laju kendaraan dapat dipertahankan sehingga antrean bisa terus terurai.

"Jangan sampai berhenti. Itu akan menimbulkan kemacetan juga. Kalau ada yang memotong (arus) juga otomatis kendaraan di belakangnya harus menunggu kan," kata dia.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga harus menindaklanjuti penanganan lebih lanjut setelah kanalisasi. Seperti membuat park and ride dengan menyiapkan shuttle bus, kendaraan pribadi bisa berganti kendaraan untuk ke Puncak.

"Karena daya dukung Jalan Raya Puncak sangat terbatas. Data dari Jasa Marga, kendaraan yang keluar dari Gerbang Tol Ciawi pagi tadi itu 41 ribu kendaraan. Entah itu ada yang Sukabumi atau apa. Artinya cukup tinggi. Maka perlu ada penanganan lebih lanjut selain rekayasa lalu lintasnya," kata Yayat.

Meski begitu, dia masih memandang skema buka tutup di Jalan Raya Puncak merupakan rekayasa lalu lintas yang paling tepat. Namun, memiliki implikasi merugikan masyarakat sekitar karena aktivitas mereka terganggu.

"Buka tutup dianggap masih visible lah. Tapi implikasinya masyarakat aktivitasnya terganggu. Dengan kanalisasi ini, mengedepankan prinsip keadilan. Karena kendaraan yang naik turun terakomodir. Tapi keberhasilannya bergantung pada pemantauan dan evaluasinya nanti," katanya.

Uji coba kanalisasi di Jalan Raya Puncak, dilakukan dua kali. Yakni pada 27 Oktober 2019 dan 3 November untuk kemudian dievaluasi. Jika dianggap efektif, maka rekayasa ini akan dipermanenkan sebagai ganti sistem buka tutup yang telah diterapkan 32 tahun belakangan.

"Makanya kan nanti dievaluasi. Dibicarakan lagi. Kalau pun nantinya kendaraan terlalu padat dan tidak bisa bergerak kita akan terapkan kembali sistem one way (diskresi kepolisian), agar kemacetan terurai," kata dia. (mdk/ded)