Perppu Cipta Kerja: Pekerja di-PHK dapat Jaminan Uang, Ini Syaratnya

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada 20 Desember 2022 lalu. Salah satu isi Perppu terkait jaminan kehilangan pekerjaan bagi buruh.

Aturan soal jaminan kehilangan pekerjaan diatur pada pasal 46 A sampai E. Dalam aturannya, buruh yang di-PHK perusahaan berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.

Bentuk dari jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai sebesar 6 kali gaji, informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan kerja.

Akan tetapi, pemerintah menerapkan syarat-syarat bagi pekerja bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.

Salah satunya adalah menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Peserta dikenakan iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berikut isi aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Perppu Cipta Kerja:

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 46A(1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.(2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46B(1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip AsuransiSosial.(2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Pasal 46C(1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar Iuran.(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 46D(1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.(2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.(3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterima oleh Peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46E(1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari:a. modal awal pemerintah;b. rekomposisi Iuran program jaminan sosial;dan/ atauc. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.