Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perppu Ormas dinilai dapat menekan kebebasan berpikir seseorang

Perppu Ormas dinilai dapat menekan kebebasan berpikir seseorang Mahasiswa Islam di Bandung demo tolak Perppu Ormas. ©2017 Merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Puluhan massa tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Aksi itu sebagai bentuk penolakan terkait terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Kami di sini menolak keras Perppu Ormas yang diterbitkan beberapa waktu lalu," kata Koordinator aksi FPMI Fauzi Ihsan Jabir, di sela-sela aksi demonstrasi, Senin (17/7).

Dia menilai, Perppu pembubaran Ormas mengandung sejumlah poin-poin yang justru akan membawa Indonesia kepada rezim diktator yang represif serta otoriter. Dalam beberapa pasal yang sudah diteken Presiden Joko Widodo itu dikhawatirkan akan menekan kebebasan berpikir orang yang akan tergabung dalam sebuah Ormas.

"Perppu tentang Ormas ini sangat berbahaya. Bahkan kami menilai bisa membawa negeri ini kepada era rezim diktator, lihat saja pasal 28-a di situ kita bisa melihat kalau Perppu ini menekan kebebasan berpikir seseorang," imbuhnya.

Dia menuding pemerintah sewenang-wenang menerbitkan Perppu tersebut. Sebab dengan hadirnya Perppu itu, pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa sebuah proses peradilan.

"Selain itu kesewenang-wenangan pemerintah juga terlihat ketika sistem peradilan dalam pembubaran Ormas juga tidak ada lagi dengan Perppu ini," tandasnya.

Dengan alasan itulah, pihaknya meminta pemerintah bisa mencabut Perppu tersebut. Dia mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar jika aspirasi tidak menjadi pertimbangan pemerintah.

"Maka untuk itu kami meminta kepada pemerintah agar Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini segera dicabut dan tidak di berlakukan," pungkasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber

SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya
Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Lenteng Agung, Megawati Singgung Penguasa Belenggu Kedaulatan Rakyat
Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Lenteng Agung, Megawati Singgung Penguasa Belenggu Kedaulatan Rakyat

Megawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Anies Bicara Rezim Otoriter: Rasa Takut Hilang, Rezim Tumbang
Anies Bicara Rezim Otoriter: Rasa Takut Hilang, Rezim Tumbang

Anies Baswedan mengungkap masih ada masalah kebebasan berekspresi di Indonesia hari ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter

"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert

Baca Selengkapnya
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak
Yenny Wahid Kutip Ucapan Gus Dur: DPR Seperti Taman Kanak-Kanak

Yenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.

Baca Selengkapnya
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto

Sejumlah pers diberedel pada masa Orde Baru karena mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri
Ini Harapan PDIP pada Revisi UU TNI-Polri

Djarot berujar, memberikan kekuasaan yang berlebihan tanpa kontrol kepada suatu lembaga akan sangat berbahaya.

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya