Persi Minta Pemerintah Bayar Klaim Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tepat Waktu
Merdeka.com - Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh indonesia (Persi), Lia Gardenia Partakusuma meminta pemerintah tepat waktu membayar klaim tunggakan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Menurutnya, RS hingga kini terus berupaya menangani pasien corona.
"Kami masih survive, kami bisa berusaha melakukan apa yang kami lakukan hanya yang kami arahkan bagaimana caranya pembayaran klaim tepat waktu," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI melalui virtual, Senin (5/7).
Dia memahami pembayaran klaim dari pemerintah tersebut harus ada harus ada pertanggung jawabannya. Tapi ia meminta hal ini jangan sampai mengganggu cash flow atau arus kas rumah sakit.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera mengisi kekosongan dokter? Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengisi kekosongan dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit daerah.
-
Kenapa Jokowi ingin segera melengkapi dokter spesialis di rumah sakit daerah? 'Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000, dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi,' kata Jokowi dalam Peresmian Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Senin (6/5).
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
"Ini sudah satu setengah tahun (tunggakan klaim) kami paham betul, tiap hari kami berkomunikasi dengan teman teman BPJS, Kemenkes kami sangat terima kasih atas bantuannya," ungkapnya.
Di sisi lain, Lia meminta rumah sakit tetap melakukan pelayanan meski klaim dari pemerintah belum dibayar. Dia harap masalah klaim rumah sakit bisa segera selesai."Tapi yang kami minta bagaimana cash flow ini tidak menjadikan alasan dari rumah sakit tidak melakukan pelayanan, repot kalau buat kami kalau misalnya meminta mereka membuka (pelayanan rumah sakit) tapi kemudian mereka (pihak rumah sakit) bilang mana klaimnya, seperti itu," ungkapnya.
Di kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Slamet Budiarto meminta pemerintah segera membayarkan tagihan rumah sakit. Sebab, jumlahnya sudah triliunan.
"Pemerintah harus cepat membayarkan tagihan rumah sakit sejak 2020 sampai 2021, jumlahnya triliunan," ujarnya.
Dia menegaskan, saat ini adalah kondisi perang. Namun, klaim rumah sakit yang belum dibayar itu terlihat seperti kondisi saat ini sedang normal normal saja.
"Ini adalah kondisi perang, tapi kondisi perang diperlakukan seperti normal, sehingga tagihan klaim Covid tahun 2020 jumlahnya triliunan, itu belum bisa diselesaikan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pilpres 2024, Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan sosok calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pilihan mereka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku senang, investasi senilai Rp2 triliun akan menjadi kamar-kamar rumah sakit sebanyak 400 pintu.
Baca SelengkapnyaHingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan ini bersumber dari integrasi digital yang menyeluruh seperti sistem informasi rumah sakit.
Baca SelengkapnyaTindakan pencegahan bisa menekan anggaran pengobatan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSaat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.
Baca SelengkapnyaNadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.
Baca SelengkapnyaKematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.
Baca SelengkapnyaMenkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.
Baca SelengkapnyaMenurut John Riady, fokus undang-undang tersebut mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan.
Baca SelengkapnyaPolisi juga berharap dokter senior juga memberikan pernyataan terbuka saat dimintai keterangan.
Baca Selengkapnya