Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Persi Minta Pemerintah Bayar Klaim Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tepat Waktu

Persi Minta Pemerintah Bayar Klaim Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tepat Waktu Vaksinasi Covid-19 massal di Denpasar. ©SONNY TUMBELAKA/AFP

Merdeka.com - Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh indonesia (Persi), Lia Gardenia Partakusuma meminta pemerintah tepat waktu membayar klaim tunggakan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Menurutnya, RS hingga kini terus berupaya menangani pasien corona.

"Kami masih survive, kami bisa berusaha melakukan apa yang kami lakukan hanya yang kami arahkan bagaimana caranya pembayaran klaim tepat waktu," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI melalui virtual, Senin (5/7).

Dia memahami pembayaran klaim dari pemerintah tersebut harus ada harus ada pertanggung jawabannya. Tapi ia meminta hal ini jangan sampai mengganggu cash flow atau arus kas rumah sakit.

Orang lain juga bertanya?

"Ini sudah satu setengah tahun (tunggakan klaim) kami paham betul, tiap hari kami berkomunikasi dengan teman teman BPJS, Kemenkes kami sangat terima kasih atas bantuannya," ungkapnya.

Di sisi lain, Lia meminta rumah sakit tetap melakukan pelayanan meski klaim dari pemerintah belum dibayar. Dia harap masalah klaim rumah sakit bisa segera selesai."Tapi yang kami minta bagaimana cash flow ini tidak menjadikan alasan dari rumah sakit tidak melakukan pelayanan, repot kalau buat kami kalau misalnya meminta mereka membuka (pelayanan rumah sakit) tapi kemudian mereka (pihak rumah sakit) bilang mana klaimnya, seperti itu," ungkapnya.

Di kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Slamet Budiarto meminta pemerintah segera membayarkan tagihan rumah sakit. Sebab, jumlahnya sudah triliunan.

"Pemerintah harus cepat membayarkan tagihan rumah sakit sejak 2020 sampai 2021, jumlahnya triliunan," ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini adalah kondisi perang. Namun, klaim rumah sakit yang belum dibayar itu terlihat seperti kondisi saat ini sedang normal normal saja.

"Ini adalah kondisi perang, tapi kondisi perang diperlakukan seperti normal, sehingga tagihan klaim Covid tahun 2020 jumlahnya triliunan, itu belum bisa diselesaikan," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Capres dan Cawapres Pilihan Para Dokter di Indonesia
Ini Capres dan Cawapres Pilihan Para Dokter di Indonesia

Jelang Pilpres 2024, Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan sosok calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pilihan mereka.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Dokter Kita Masih Kurang Banyak, Mereka yang Tahu Dosis Obat
Cak Imin: Dokter Kita Masih Kurang Banyak, Mereka yang Tahu Dosis Obat

Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.

Baca Selengkapnya
RS Pertama di IKN Mulai Dibangun, Jokowi: Bisa Tarik Pasien dari Luar Negeri
RS Pertama di IKN Mulai Dibangun, Jokowi: Bisa Tarik Pasien dari Luar Negeri

Jokowi mengaku senang, investasi senilai Rp2 triliun akan menjadi kamar-kamar rumah sakit sebanyak 400 pintu.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan

Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Kuartal I Tahun 2024, PT Kedoya Adyaraya Bukukan Pendapatan Rp117,5 Miliar
Kuartal I Tahun 2024, PT Kedoya Adyaraya Bukukan Pendapatan Rp117,5 Miliar

Pendapatan ini bersumber dari integrasi digital yang menyeluruh seperti sistem informasi rumah sakit.

Baca Selengkapnya
Tekan Anggaran Pengobatan, BPJS Kesehatan Diimbau Fokus ke Tindakan Pencegahan
Tekan Anggaran Pengobatan, BPJS Kesehatan Diimbau Fokus ke Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan bisa menekan anggaran pengobatan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menkes Targetkan Aturan Turunan UU Kesehatan Selesai September
Menkes Targetkan Aturan Turunan UU Kesehatan Selesai September

Saat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.

Baca Selengkapnya
Ada 542 Laporan Bullying Dokter, 221 di Antaranya Terjadi dalam RS di Bawah Kemenkes
Ada 542 Laporan Bullying Dokter, 221 di Antaranya Terjadi dalam RS di Bawah Kemenkes

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.

Baca Selengkapnya
Dokter Muda Undip Tewas Diduga Dibully Senior, Menkes Ingin Perbaiki Tata Kelola PPDS
Dokter Muda Undip Tewas Diduga Dibully Senior, Menkes Ingin Perbaiki Tata Kelola PPDS

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Baca Selengkapnya
Tak Gentar Menkes Ungkap Kasus Pemalakan dr Aulia: Saya Kasih ke Polisi Biar Langsung Dipidanakan Saja!
Tak Gentar Menkes Ungkap Kasus Pemalakan dr Aulia: Saya Kasih ke Polisi Biar Langsung Dipidanakan Saja!

Menkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.

Baca Selengkapnya
RS Siloam Sebut UU Kesehatan Bisa Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional
RS Siloam Sebut UU Kesehatan Bisa Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional

Menurut John Riady, fokus undang-undang tersebut mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Temuan Kemenkes soal Pemalakan Puluhan Juta ke dr Aulia, Minta Korban Bullying Lainnya Buka Suara
Polisi Usut Temuan Kemenkes soal Pemalakan Puluhan Juta ke dr Aulia, Minta Korban Bullying Lainnya Buka Suara

Polisi juga berharap dokter senior juga memberikan pernyataan terbuka saat dimintai keterangan.

Baca Selengkapnya