Persidangan Penyerang Novel Baswedan Ingatkan Pada Kasus Munir

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejati DKI terhadap penyerang Novel Baswedan jelas mencederai rasa keadilan di negara ini.

Untuk diketahui, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, dan Ronny Bugis dituntut satu tahun atas penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Mereka terbukti telah melakukan tindak penganiayaan berat dan terencana terhadap Novel.

"Pelaku, yang bisa saja membunuh Novel, tetap dikenakan pasal penganiayaan, sementara Novel harus menanggung akibat perbuatan pelaku seumur hidup," kata Usman dalam siaran pers, Jumat (12/6).

Menurutnya, apa yang telah terjadi kepada Novel Baswedan bukan hanya persoalan teror semata. Namun, menjadi masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia.

"Khususnya, dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM," tegasnya.

"Pelaku kunci harus diungkap. Kasus-kasus high-profile yang menyasar pembela HAM seperti penyerangan Novel ini mengingatkan kita akan kasus Munir, motif yang terungkap di pengadilan juga sama, dendam pribadi. Ada kesan kasus dipersempit dengan hanya menjaring pelaku di lapangan, bukan otaknya," sambung Usman.

Lebih lanjut, ia membandingkan dengan tuntutan hukuman yang dialami tahanan hati nurani Papua. Untuk sesuatu yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional, justru mereka terancam hukuman hingga belasan tahun.

"Mereka tidak bersenjata, melakukan perbuatan secara damai, tapi justru dibungkam. Pelaku penyerangan Novel justru sebaliknya, bersenjata dan jelas melakukan kekerasan, namun ancaman hukumannya sangat ringan. Hukum menjadi dipertanyakan dan keseriusan Indonesia untuk menegakkan HAM juga turut dipertanyakan," pungkasnya.