Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Persoalan Asmat, Mensos Idrus sebut ada usulan evaluasi dana otsus

Persoalan Asmat, Mensos Idrus sebut ada usulan evaluasi dana otsus Mensos Idrus Marham serahkan PKH di Sumsel. ©2018 Merdeka.com/Irwanto

Merdeka.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan perlu ada pendekatan terpadu untuk menangani persoalan yang terjadi di Asmat, Papua. Bahkan dia telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) tingkat kementerian untuk mengatasi hal tersebut.

"Oleh karena itu untuk tangani ini, tidak bisa sendiri. Nah makanya kita usulkan juga rapat koordinasi tingkat menteri," kata Idrus dalam rapat perdananya dengan Komisi VIII DPR, Selasa (30/1).

Idrus menambahkan, dalam rapat koordinasi antar kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) muncul pendapat untuk mengevaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

Orang lain juga bertanya?

"Ada juga pikiran dan ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada Rp 8 triliun lebih, dengan rincian untuk Papua 5 koma sekian triliun dan Papua Barat 2 koma sekian triliun," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi juga muncul pendapat dana otsus dan program-program lainnya itu juga harus terus diawasi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan dan implementasi dana otsus Papua tersebut dilakukan tepat.

"Pikiran-pikiran yang ada dalam rapat Kementerian Sosial dan Kementerian lain ada pikiran supaya ada pendampingan pengelolaan pemerintahan dan pendampingan pelaksanaan program-program secara profesional," tandasnya.

Idrus juga melaporkan hal lainnya terkait suku Asmat di rapat kerja perdana dengan Komisi VIII DPR. Salah satunya, Kemensos bersama dinas sosial setempat membentuk posko bantuan sosial dan mendistribusikan bantuan berupa 5.750 paket sembako serta bantuan darurat lainnya selama masa darurat.

Kemudian, tim dari Pemerintah juga telah menelusuri 22 dari 23 distrik di Asmat Papua dan telah diinventarisasi masyarakat yang terindikasi campak dan gizi buruk dengan kurang lebih 7000 warga. Rinciannya, 189 menjalani rawat inap di rumah sakit maupun gereja, 390 rawat jalan, serta meninggal dunia 66 orang.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua MPR Singgung Persoalan Papua, dari KKB hingga Dana Otsus
Ketua MPR Singgung Persoalan Papua, dari KKB hingga Dana Otsus

Bamsoet menilai salah satu cara penyelesaian persoalan KKB melalui pendekatan budaya dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua</p>
Ini Instruksi Kemendagri ke Pemprov Papua untuk Bereskan Masalah Beasiswa Siswa Unggul Papua

Wempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini
Pemerintah Lakukan Pendekatan Kesejahteraan, Percepatan Pembangunan Papua Dimulai Tahun Ini

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kasad Jenderal TNI Maruli Ungkap Awal Teror KKB Papua ke Rumah Warga
Blak-blakan Kasad Jenderal TNI Maruli Ungkap Awal Teror KKB Papua ke Rumah Warga

Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.

Baca Selengkapnya
Bedah Rumah Jadi Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel
Bedah Rumah Jadi Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel

Fatoni menyebut rapat ini sangat penting, dikarenakan untuk menangani hal tersebut diperlukan koordinasi seluruh OPD.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Begini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia

Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.

Baca Selengkapnya
Refleksi Reforma Agraria, Kolaborasi Penataan Aset & Akses untuk Memakmurkan Rakyat
Refleksi Reforma Agraria, Kolaborasi Penataan Aset & Akses untuk Memakmurkan Rakyat

Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Selengkapnya
Wamen ATR/BPN Sebut Konflik Agraria Bisa Selesai dengan Kerja Sama Lintas Lembaga
Wamen ATR/BPN Sebut Konflik Agraria Bisa Selesai dengan Kerja Sama Lintas Lembaga

Dalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.

Baca Selengkapnya
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan

Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Mencari Solusi Cepat Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.

Baca Selengkapnya
Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman
Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman

Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah Papua
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah Papua

Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.

Baca Selengkapnya