Pertama kali, alat pembaca e-KTP bakal dipakai pada Pilkada serentak

Merdeka.com - Alat pembaca e-KTP rencananya bakal dipakai pertama kalinya untuk umum dalam Pilkada serentak mendatang. Jadi, nanti pada saat pemilu tidak pakai alat pencoblosan.

"Alat pembaca KTP elektronik ini sudah diluncurkan sejak tahun 2013. Pemilu nanti tidak lagi menggunakan pencoblosan tapi gunakan alat ini," jelas Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hamman Riza, di Puspiptek Serpong, Tangerang, Selasa (7/7).

Terang Hamman, pemerintah akan menghemat biaya jika menggunakan alat tersebut dalam melaksanakan pemilihan umum. "Murah dan masuk nanti uang administrasi seperti selama ini bisa dimasukkan ke kas negara saja," tambahnya.

Adapun prosedur penggunaan alat ini dimana, panitia pemilu tidak perlu memberikan selebaran tanda pemilih kepada masyarakat. Mereka hanya mengimbau kepada masyarakat untuk menyertakan membawa e-KTP saat mendatangi posko pemilihan umum.

Ketika ingin melakukan pemilihan, warga hanya diizinkan menempelkan KTP elektronik di atas alat yang telah tersedia disertai menempelkan sidik jari pada bagian depan alat tersebut untuk mendeteksi kesesuaian antara KTP dengan pemiliknya.

"BPPT ini menampilkan terobosan yang diharapkan akulturasi pemilih yang selama ini gunakan undangan kalau mau coblos, Tapi kami Sudah merancang yang disebut alat membaca KTP elektronik," terangnya lagi.

Tidak hanya itu, dari sistem ini juga pemilih dimudahkan dengan hanya memastikan bahwa dirinya telah terdaftar dalam data base. Tidak disertai KTP pun akan terdeteksi dengan sidik jari. "Warga tidak bawa KTP bisa terkoneksi jika memiliki data di data base," ujar Hamman.

Sejalan dengan ini, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Muhammad Nasir sangat mendukung adanya terobosan baru seperti sistem pendeteksi e-KTP ini. Menurutnya, pemerintah harus menerapkan alat ini di pemilihan kepala daerah serentak mendatang.

"Ini harus bisa digunakan di pilkades sekarang dan Pilkada serentak Nanti. Nanti saya buat catatan khusus untuk diajukan saat rapat kabinet dengan menteri lain dan presiden," ujar Nasir. (mdk/eko)