Pertamina Diminta Jujur Terkait Kebocoran hingga Tumpahkan Minyak di Karawang

Merdeka.com - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (KORMAS) mendesak Pertamina membuka data lengkap atas kegagalan operasional atau bocor (blow out) di sumur YYA-l hingga menyebabkan tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat. Pertamina diminta untuk jujur dan segera membuka informasi mengenai kondisi sumur-sumur lainnya dan kelayakan operasional yang dijalankan Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Koordinator Aksi KORMAS sekaligus-aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Bagus menyatakan, masyarakat sipil hingga saat ini telah melayangkan dua kali surat permohonan agar Pertamina membuka data sumur YYA-l secara lengkap. Permohonan informasi tersebut dilakukan dengan mekanisme Pasal 22 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Surat pertama telah kami sampaikan pada 7 Agustus 2019, hanya saja pada 20 Agustus lalu PT Pertamina menyatakan tidak menguasai informasi yang dimintakan, untuk itu KORMAS melayangkan kembali permohonan informasi yang kedua termasuk kepada PHE pada 30 Agustus 2019, tapi sampai saat ini belum ada jawaban tertulis yang kami terima," katanya di Kantor Walhi Eksekutif Nasional, di Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Sementara itu, aktivis Forum Komunikasi DAS Citarum (forkadasC+) Yuda menambahkan, untuk mengungkap dari penyebab utama petaka bocornya sumur itu dimulai dengan mengaudit Pertamina. Pasalnya, dampak dari tumpahan minyak sumur YYA-1 milik PHE ini luas sekali.

"Sebanyak 10.271 ribu warga pesisir di tiga provinsi termasuk nelayan dinyatakan terdampak, serta 54.670 hektare laut Karawang dan sekitar 77.713 pohon mangrove di zona pasang surut saat ini tercemar," katanya.

Dengan adanya audit itu, kata Yuda, sebagai langkah untuk ungkap kasus ini dengan jelas dan terbuka.

"Untuk mengaudit Pertamina semua pihak termasuk masyarakat sipil tentunya membutuhkan data yang diminta agar proses audit dapat berlangsung dengan benderang dan juga terbuka. Jadi kita tidak mau 'mulai dari nol'. Pemerintah harus berani mulai dengan mengaudit Pertamina," pungkas Yuda.