Pertemuan Jokowi dan pimpinan lembaga negara juga bahas kasus HAM
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi dengan para ketua lembaga tinggi negara. Hadir dalam rapat konsultasi tersebut ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR, ketua Mahkamah Agung, ketua Komisi Yudisial dan pimpinan lembaga negara lainnya.
"Tadi berbagai hal di dalam rapat konsultasi. Kita pertama tadi soal masalah-masalah pelanggaran HAM. Kalau bisa harapan teman-teman itu di era Presiden Jokowi bisa diselesaikan," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan usai rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).
Persoalan HAM, lanjut Zulkifli, seperti halnya kasus Trisakti, masalah Lampung tahun 1965 dan persoalan lainnya.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Selanjutnya, kata dia, dibahas pula mengenai peringatan hari kelahiran Pancasila di Blitar. Menurutnya, selama ini, hanya presiden saja yang memberikan pidato.
"Sesuai tatib MD3 yang baru, dulu pidato kenegaraan itu hanya presiden. Tapi sekarang MPR DPD DPR juga semua lembaga yang delapan, nanti forumnya di MPR," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pertemuan pimpinan lembaga negara berjalan sangat harmonis. Semua membicarakan hal yang berkaitan dengan isu politik dan juga kerjasama-kerjasama.
"Misalnya total Freeport, pemasukan ke negara sangat kecil sekali Rp 6-7 triliun, sedangkan masalah otsus kita Rp 35 triliun," kata Setya Novanto.
Dia menambahkan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana Freeport memberikan sumbangan untuk menaikkan penerimaan negara. Kemudian tanggung jawab untuk mendirikan smelter.
"Itu baru di Gresik, baru nanti di Timika, karena beberapa hal yang mungkin masih jadi pertimbangan-pertimbangan. ketiga terkait dengan privatisasi, ini jadi pemikiran kita semua termasuk presiden. Masalah politik, masalah yang berkembang yang berkaitan dengan masalah pilkada," jelas Setya Novanto. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaIndonesia dan Malaysia akan terus berkomitmen untuk saling memperkuat hubungan kedua negara.
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca SelengkapnyaSekitar awal Januari, Jokowi mengajak Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaBanyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaPigai pun ditanya komitmennya untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Atgas menyampaikan, agenda tersebut merupakan silaturahmi yang telah lama direncanakan.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca Selengkapnya