Pertumbuhan media tak berbanding lurus dengan kesiapan SDM
Merdeka.com - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, masyarakat internasional memuji kebebasan pers di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 yang dianggap memuat nilai-nilai kebebasan pers yang universal.
Yosep mengatakan, kebebasan pers di Indonesia merupakan satu keping dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Maka dari itu, kebebasan pers harus dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun begitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media. Maka, perusahaan media di tanah air menjamur.
-
Mengapa penting menjaga semangat persatuan dalam Kemerdekaan? Kita harus bersatu, karena hanya dengan persatuan kita bisa mencapai kemerdekaan dan kemajuan.
-
Bagaimana hubungan Publisher Right dengan kebebasan pers? Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers. 'Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers, saya tegaskan bahwa Publisher Right lahir dari inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers' jelasnya.
-
Siapa pelopor pers nasional? Ya, jawabannya adalah Tirto Adhi Soerjo.
-
Siapa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di Padang? Bagindo Aziz Chan sendiri adalah tokoh penting bagi Kota Padang saat pihak kolonial Belanda menjajah wilayah tersebut.
-
Kenapa kita harus menjaga kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan. Mari kita jaga dengan terus berkontribusi untuk bangsa dan negara. Selamat HUT RI!
-
Siapa Raja Pers Indonesia? Berkat kontribusinya di dunia pers, nama Dja Endar Moeda selalu dikenang dan menjadi sosok penting dalam profesi jurnalistik Indonesia.
"Pertumbuhan media yang marak itu berdampak pada adanya perekrutan SDM wartawan secara besar-besaran," katanya dalam sambutan di Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Grand Inna Padang, Kota Padang, Sumbar, Kamis (8/2).
Perekrutan SDM wartawan yang besar-besaran menimbulkan masalah jika SDM tidak siap. Bahkan, tidak mengerti sama sekali soal kejurnalistikan dan profesi kewartawanan. Kondisi ini menjadikan produk berita yang dihasilkan tidak objektif. Dia mencontohkan, wartawan yang dapat memihak calon tertentu dalam satu pemilihan kepala daerah.
Pria yang akrab disapa Stanley ini juga menyinggung soal pentingnya independensi wartawan di tengah kemerdekaan pers. wartawan wajib independen, tidak terpengaruh atas desakan ekonomi apalagi politik. Wartawan harus mengedepankan kepentingan publik.
"Jangan sampai sejumlah kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah juga mempengaruhi independensi wartawan. Di Pilkada Serentak 2018 misalnya. Pers sedang diuji, Independen atau berselingkuh dengan kepentingan politik," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca SelengkapnyaKejagung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi.
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaAlasan tetap melekat status sebagai jurnalis, kata Aiman, karena posisinya masih sebagai wartawan dengan status cuti.
Baca SelengkapnyaDewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaUcapkan Selamat Hari Pers Nasional, Cak Imin: Semoga Semakin Profesional dan Berkualitas
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, media juga perlu memberikan ruang dialektika.
Baca SelengkapnyaMenurut Najwa, tugasnya justru mengawal proses Pemilu agar berkualitas. Bersama barisan masyarakat sipil yang menginginkan proses demokrasi berjalan baik.
Baca SelengkapnyaShinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca SelengkapnyaKPU menjadi benteng terakhir demokrasi diminta tak goyah dalam menjaga independensi dari intervensi kekuasaan.
Baca Selengkapnya