Perusahaan di Surabaya yang Langgar Aturan PSBB Terancam Sanksi Pencabutan Izin

Merdeka.com - Perusahaan yang tetap mewajibkan karyawan untuk berangkat ke kantor atau tidak meliburkan pegawai selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Jawa Timur, akan dikenakan sanksi. PSBB di Surabaya berlangsung selama 14 hari, dimulai Selasa (28/4).

"Satu dua hari ini masih ada imbauan dan edukasi, tapi untuk berikutnya, ya kita minta untuk ditutup. Kalau masih bandel akan mengarah kepada pencabutan izin. Tapi diharap tidak sampai ke sana" kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto. Dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya, penghentian sementara kegiatan kerja di kantor hanya dikecualikan untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah serta badan usaha yang terlibat dalam penanganan Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan pokok.

Apotek, rumah sakit, klinik, toko alat kesehatan, pasar rakyat, warung makanan, toko kelontong, toko sembako, swalayan, pusat belanja, penyedia air minum, restoran cepat saji, stasiun pengisian bahan bakar, penyedia gas, layanan telekomunikasi, bank, hotel, penyedia layanan internet, dan penatu masih diperbolehkan beroperasi dengan menerapkan protokol pencegahan penularan virus corona.

Eddy meminta warga dan pengusaha mematuhi ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan PSBB untuk mengendalikan penularan Covid-19.

"Insya Allah harapan kita satu putaran saja PSBB," katanya.