Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perusahaan kena OTT Bareskrim, 1.300 buruh Komura tak gajian

Perusahaan kena OTT Bareskrim, 1.300 buruh Komura tak gajian buruh komura. ©2017 Merdeka.com/nur aditya

Merdeka.com - Seribuan buruh koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (TKBM Komura) Samarinda, Kalimantan Timur, menuntut gaji segera dibayarkan. Sebab, pasca OTT Bareskrim Polri terkait pungli Rp 6,1 miliar di terminal peti kemas (TPK) Palaran, Jumat (17/3) lalu, gaji mereka menjadi tidak jelas sampai sekarang ini.

Pasca OTT, para buruh TKBM Komura, praktis tidak bekerja. Mereka menunggu penjelasan Komura, terkait gaji yang seharusnya sudah dibayarkan Komura.

"Mulai Jumat (17/3), kita tidak bekerja. Berangkat dari kasus ini, ada sekitar 1.300 buruh, termasuk dengan anak istri kami, jadi sekitar 3 ribuan. Bagaimana dengan nasib kami?" kata Odi Bahrun (62), anggota Komura, sekaligus Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Komura, saat ditemui wartawan di kantor Komura, Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Rabu (22/3).

Orang lain juga bertanya?

"Kedua, jelas resah. Kalau ini disetop, kami kerja apa kita-kira. Penyetopan ini mengganggu kehidupan kami. Karena kami buruh, dasarnya tidak ada pendidikan yang tinggj. Mau kerja apa kira-kira?" ujar Odi.

Sampai sekarang, kata dia, belum ada kejelasan soal gaji. Sudah hampir 1 minggu, nasib anak istri dan sekolah anak jadi terancam. Dia berharap, tidak ada gejolak yang membuat buruh menganggur. Dia juga menerangkan, sistem penggajian buruh bongkar muat, tidak menentu.

buruh komura

buruh komura ©2017 Merdeka.com/nur aditya

"Kalau buruh bongkar muat di TPK Palaran itu buruh lokal. Kalau kami, dapat perintah amperah (dari perusahaan bongkar muat) baru kita ke laut," sebut Odi yang menjadi buruh sekaligus anggota Komura sejak 1976 itu.

"Sama saja dengan beliau (Odi Bahrun). Saat ini, yang jelas untuk TKBM sangat resah dengan penutupan ini. Jadi sekarang tidak ada kegiatan sama sekali," tambah anggota Komura lainnya, Siswanto (52).

Pantauan merdeka.com, lokasi kantor Komura, kini dipasang garis batas polisi. Tidak ada aktivitas Komura sejak OTT yang berbuntut penyitaan Rp 6,1 miliar dari ruang bendahara Komura. Bahkan, klinik kesehatan buruh dan anggota Komura, juga tidak aktivitas sama sekali. Yang terlihat, hanya buruh dan anggota Komura yang menunggu kejelasan gaji dari pengurus Koperasi. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Karyawan PT DI Sempat Mogok Kerja Tuntut Pembayaran Gaji dan THR, Kementerian BUMN Beri Tanggapan Begini
Karyawan PT DI Sempat Mogok Kerja Tuntut Pembayaran Gaji dan THR, Kementerian BUMN Beri Tanggapan Begini

Pihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pegawai Indofarma Nangis Curhat ke DPR: Sepotong Kue Barang Mewah Buat Kami, Capek Kerja Tak Dikasih Makan
Pegawai Indofarma Nangis Curhat ke DPR: Sepotong Kue Barang Mewah Buat Kami, Capek Kerja Tak Dikasih Makan

Sambil menahan air mata, seorang pegawai Indofarma mengungkapkan sepotong kue yang menjadi suguhan menjadi barang mewah bagi mereka.

Baca Selengkapnya
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal

Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.

Baca Selengkapnya
Gaji Pegawai PTDI Dicicil, Erick Thohir Ungkap Alasan Sebenarnya
Gaji Pegawai PTDI Dicicil, Erick Thohir Ungkap Alasan Sebenarnya

Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.

Baca Selengkapnya
Pekerja Metal Bakal Unjuk Rasa, Tuntut Hak Keuangan Karyawan
Pekerja Metal Bakal Unjuk Rasa, Tuntut Hak Keuangan Karyawan

Penunggakan upah pekerja sudah terjadi sejak tahun 2018.

Baca Selengkapnya
Sudah 3 Bulan Gaji Tak Dibayar, Petugas Kebersihan Buang 3 Truk Bak Sampah di Kantor Bupati Seram Barat
Sudah 3 Bulan Gaji Tak Dibayar, Petugas Kebersihan Buang 3 Truk Bak Sampah di Kantor Bupati Seram Barat

Para petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.

Baca Selengkapnya
Curhat di DPR Sampai Nangis, Pegawai Indofarma: Kalau Tidak Ingat Tuhan, Kami Sudah Bunuh Keluarga Sendiri
Curhat di DPR Sampai Nangis, Pegawai Indofarma: Kalau Tidak Ingat Tuhan, Kami Sudah Bunuh Keluarga Sendiri

Meidawati mencatat sudah ada 3 pegawai Indofarma mengalami kecelakaan saat bekerja. Alhasil biaya perawatan mereka tidak bisa dijamin oleh perusahaan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ada Ratusan Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR 2024 ke Karyawan
Ternyata, Ada Ratusan Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR 2024 ke Karyawan

Hari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.

Baca Selengkapnya
PTDI Cicil Gaji Karyawan, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Potongan
PTDI Cicil Gaji Karyawan, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Potongan

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.

Baca Selengkapnya
Wamen BUMN Bicara Nasib Gaji Karyawan Indofarma: Lagi Proses PKPU
Wamen BUMN Bicara Nasib Gaji Karyawan Indofarma: Lagi Proses PKPU

Wamen BUMN mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tangis Pegawai BUMN di DPR, Tak Bisa Beli Beras Akibat Indofarma Nunggak Gaji Rp95 Miliar
VIDEO: Tangis Pegawai BUMN di DPR, Tak Bisa Beli Beras Akibat Indofarma Nunggak Gaji Rp95 Miliar

Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengadukan nasibnya kepada Komisi VI DPR RI

Baca Selengkapnya