Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perusahaan Singapura tak diberi ampun jika bakar hutan Indonesia

Perusahaan Singapura tak diberi ampun jika bakar hutan Indonesia Kebakaran hutan di Riau. ©Reuters

Merdeka.com - Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar menegaskan, tidak akan melindungi jika perusahaan di negaranya yang melakukan pembakaran hutan di Sumatera Indonesia. Siapapun yang merusak lingkungan, apalagi berdampak pada asap pekat yang menyelimuti beberapa negara harus berhadapan dengan hukum.

Hal itu disampaikan Anil Kumar usai menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/9).

"Kalau ada perusahaan-perusahaan di manapun yang melanggar hukum ya kita harus kerjasama untuk menemui siapa itu dan by the rule harus menghukum mereka," kata Anil.

Orang lain juga bertanya?

"Singapura sama sekali tidak ada keinginan melindungi perusahaan yang bermarkas di Singapura. Sama sekali tidak karena kita lihat dampaknya untuk semua orang," terangnya menambahkan.

Apalagi Singapura, lanjut dia, saat ini baru saja memiliki undang-undang atau peraturan baru yang mengatur soal perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan hidup seperti pembakaran hutan.

"Singapura tahun yang lalu ada satu peraturan yang diterbitkan oleh parlemen kami yang mengatur perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi kami perlu informasi dari indonesia karena insiden terjadi di sini," jelasnya.

Solusi bersama harus ditemukan agar asap pekat yang menyelimuti Sumatera bahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak terjadi.

"Saya kira teman-teman di Indonesia harus cari jawabannya untuk situasi yang ada di sini. Kami sebagai tetangga, sebagai mitra Indonesia, kami ingin kerjasama untuk cari solusi," ungkapnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar

Tingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Kalau Masih Bandel, Pj Heru Budi Ancam Cabut Izin Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta
Kalau Masih Bandel, Pj Heru Budi Ancam Cabut Izin Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta

Perusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.

Baca Selengkapnya
Saat Jenderal TNI Khawatir Kebakaran Hutan Bikin Martabat Bangsa Jatuh di Negara Tetangga
Saat Jenderal TNI Khawatir Kebakaran Hutan Bikin Martabat Bangsa Jatuh di Negara Tetangga

"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"

Baca Selengkapnya
Terungkap Dua Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta
Terungkap Dua Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta

Kedua perusahaan tersebut beroperasi di Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya
Cemari Udara, Pemprov DKI Segel Cerobong Pabrik Baja
Cemari Udara, Pemprov DKI Segel Cerobong Pabrik Baja

"Cerobong di perusahaan itu belum sesuai standar," kata Ketua Sub Kelompok Penegakan Hukum DLH DKI Jakarta Hugo.

Baca Selengkapnya
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek
KLHK Sanksi 11 Perusahaan Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek

11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.

Baca Selengkapnya
48 Perusahaan Industri jadi Penyebab Polusi Udara di DKI Jakarta
48 Perusahaan Industri jadi Penyebab Polusi Udara di DKI Jakarta

48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Dinilai Langgar UU Apabila Aktifkan Smelter Sitaan
Kasus Korupsi PT Timah, Kejagung Dinilai Langgar UU Apabila Aktifkan Smelter Sitaan

Saat ini Indonesia belum memiliki UU tentang pengelolaan aset barang sitaan agar produktif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan

Jokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya