Pesan Jokowi ke Polri jelang Pilpres: Anget boleh tapi jangan capai panas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Polri menyiapkan langkah antisipasi meningkatnya tensi politik jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Sebab, kecanggihan teknologi kini kian marak digunakan segelintir pihak untuk memantik kekisruhan.

"Anget boleh tapi jangan capai panas," ujar Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada peserta apel Satuan Wilayah atau Satwil Polri se-Indonesia di Akpol Semarang, Senin (9/10).

Presiden meminta polisi agar bertindak tegas dalam penegakan hukum jika sudah ada kondisi yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan. "Kalau sudah membahayakan, penegakan hukum harus tegas tidak perlu melihat itu siapa. Intelijen harus punya data komplit mengenai hal ini, jangan sudah kejadian baru cari air untuk memadamkan, pencegahan lebih baik, dan siapkan alternatif solusi," tegasnya.

"Saya yakini dari setiap pilkada, asal TNI-Polri solid," katanya.

Ia juga meminta agar aparat penegak hukum segera menyelesaikan konflik sebelum menjadi besar.

"Negara kita negara besar yang kadang tidak kita sadari, segera selesaikan konflik sosial sekecil apa pun, jangan sampai membesar," tegasnya.

Sementara itu, Jokowi juga meminta aparat penegak hukum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang berpotensi juga pada perubahan bentuk kejahatan yang lebih canggih lagi.

"Perubahan begitu cepat yang harus diikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita bisa tertinggal," tuturnya.

Dalam 10 hingga 15 tahun mendatang generasi milenial-lah yang menentukan. Mereka tidak mengikuti perkembangan melalui media mainstream atau televisi tetapi melalui gawai.

"Belantara dunia bisa diikuti hanya dengan kotak kecil gawai, generasi itu nanti yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi ekonomi, kondisi politik dan lainnya," katanya.

Dengan teknologi, interaksi sosial juga berubah dan harus dikalkulasi, direncanakan dan diantisipasi.

"Kapolda, kapolres, kapolresta harus menyiapkan sejak dini, perubahan itu tidak mungkin kita hentikan. Ini pekerjaan besar kita dalam rangka antisipasi perubahan itu," ujarnya.

"Ini juga menyangkut stabilitas politik dan keamanan yang akan berpengaruh kepada ekonomi, investasi dunia usaha," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai jika tidak punya pandangan terkait dengan perubahan itu maka semua akan terjebak hanya pada rutinitas saja, seperti diberitakan Antara.