Pesan kepala BNPT ke anak buah soal ancaman terorisme
Merdeka.com - Tantangan dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke depan akan semakin berat. Banyak negara-negara yang mengapresiasi terhadap pendekatan dan kinerja dalam upaya menanggulangi terorisme.
Menurut Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius, apresiasi lembaga dan negara-negara dalam penanggulangan terorisme tidak hanya sebagai sebuah kebanggaan, tetapi beban dan tantangan yang harus terus dipertahankan. Untuk itu, dia mendorong agar seluruh unit kerja dan personel mengedepankan aspek kualitas kinerja.
"Mudah buat kita meraih sesuatu, tapi akan sulit buat kita untuk mempertahankan sesuatu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/3).
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk penyintas? BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Bagaimana Brimob Polri mengatasi terorisme? Intensitas perlibatan kekuatan Brimob Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia meningkat usai serangan teror Bom Bali I. Selain dilibatkan dalam operasi-operasi kepolisian lain, khususnya dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi seperti keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme di wilayah Poso Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya peran Korps Brimob Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala bersama dengan TNI.
-
Bagaimana BNPT bantu penyintas? Pemerintah dalam hal penanganan dan pemulihan korban terorisme bersinergi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), berupaya optimal untuk menerapkan kebijakan sensitif korban.
Suhardi menyampaikan itu saat melantik Marsma TNI Asep Adang Supriyadi sebagai Pejabat Tinggi Madya atau Sekretaris Utama (Sestama) BNPT yang baru. Marsma Asep menggantikan Mayjen R. Gautama Wiranegara yang memasuki masa pensiun.
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, BNPT dalam melaksanakan tugasnya selama ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010, yang telah diubah dalam Perpres nomor 12 tahun 2012. Perpres tersebut mengatur tugas pokok BNPT yang antara lain adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan, kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.
"Amanah Perpres tersebut secara eksplisit menempatkan BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme yang menggunakan pendekatan yang komprehensif dan integrative. Di mana selama ini kita telah memadukan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach) serta ditopang oleh kerjasama internasional yang kuat," ujar mantan Sestama Lemhanas RI ini.
Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, jika tidak ada halangan pada 14 April 2018 mendatang Rapat Paripurna DPR RI akan melaksanakan rapat untuk memutuskan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Terorisme menjadi Undang-Undang (UU). Di mana dalam UU itu juga akan mengamanatkan kepada BNPT sebagai leading sector secara resmi yang sebelumnya dari tingkat Perpres dinaikkan menjadi setingkat undang-undang (UU)
"Tentunya ini akan menjadi tantangan buat kita semua dengan eksistensi lembaga yang begitu kuat dengan mengkoordinasikan 36 Kementerian/Lembaga/Badan (K/L). Tentunya ini baru pertama kali karena Menteri Koordinator saja mengkoordinatori paling banyak sekitar 10-15 Kementerian/Lembaga. Tapi BNPT nanti mengkoordinasikan sebanyak 36 K/L. Ini bukanlah tugas yang mudah. Kita harus bisa menjaga amanah undang-undang itu dengan baik nantinya," jelasnya.
Dalam konteks pendekatan itulah, menurut mantan Kapolda Jawa Barat ini, bahwa penguatan sinergi dan koordinasi antar K/L merupakan 'kata kunci' penting dalam menjamin keberhasilan penanggulangan terorisme.
"Untuk itulah, BNPT perlu melakukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi, baik ditingkat nasional maupun internasional dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dan seluruh komponen bangsa," ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Suhardi mengatakan, penanganan terorisme tidak dapat dibebankan hanya pada satu instansi saja, melainkan perlu adanya keterpaduan dan sinergitas berbagai instansi dan keterlibatan seluruh komponen bangsa serta kerjasama dengan berbagai negara.
"Karena itulah, dalam praktiknya seluruh bagian dalam lingkungan BNPT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi dan masyarakat," tuturnya.
Mantan Wakapolda Metro Jaya ini menyampaikan bahwa di tahun 2018, BNPT memiliki enam (6) Program Prioritas Nasional Penanggulangan Terorisme yang meliputi, Operasi Intelijen Kontra Propaganda. Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi, Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT, Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas, Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian Lembaga Pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme yang saat ini sudah mencapai 36 K/L dan Operasionalisasi Tim Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF).
"Program prioritas ini memerlukan pegawai yang memiliki kapasitas yang handal agar tujuan dari program prioritas dapat tercapai. Inilah kesempatan bagi pejabat yang baru dilantik untuk membuktikan kapasitasnya dengan mendharma baktikan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang baru saja diemban," katanya.
Menurutnya, dalam konteks peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja, seluruh bagian dalam institusi BNPT harus bisa memahami dengan seksama subtansi dan tugas pokok BNPT itu sendiri. Pemahaman yang utuh tentang kelembagaan mutlak diperlukan tidak hanya bagi pejabat yang baru, tetapi juga pejabat lama yang ada di lingkungan BNPT.
"Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya memandang perlu untuk memberikan suatu arahan dan perspektif kepada kita semua, terutama kepada Sestama yang baru saja dilantik untuk menyatukan persepsi, visi dan misi dalam menjalankan tugas dan amanat di lingkungan BNPT," ujarnya.
Terhadap Sestama BNPT yang baru secara pribadi Suhardi cukup mengenalnya yang mana tidak hanya sukses dalam menapaki karier militer, tetapi juga berhasil dalam meraih kesuksesan akademik.
"Pengalaman dan pengetahuan luas yang dimiliki Marsma TNI Asep Adang ini dapat menjadi modal berharga untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara melalui Institusi BNPT," pesannya.
Seperti diketahui, Marsma Asep Adang Supriyadi adalah lulusan Akademi Angkatan Udara AAU) tahun 1985 dan merupakan teman satu angkatan bersama Suhardi saat masih di Akabri dulu. Sebelum menjadi Sestama BNPT, Asep menjabat sebagai Kepala Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Kadissurpotrudau).
Jabatan lain yang pernah disandang Asep yakni Wakil Komandan Komando Pendidikan TNI AU (Wadan Kodikau), Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandung, Komandan Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Halim Perdanakusuma, Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodal) Komando Operasi AU I (Koopsau I), Komandan Skadron Udara 2/Angkut Ringan dan jabatan penting lainnya.
Kepada pejabat lama Mayjen Gautama, Suhardi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya atas loyalitas dan dedikasi yang tinggi selama menjabat sebagai Sestama BNPT.
Acara pelantikan Sestama BNPT ini dihadiri para pejabat Eselon, I, II, III, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan BNPT dan para undangan lainnya perwakilan dari Mabes TNI, Mabes AL, Mabes AU serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan Global Terrorism Index semakin baik.
Baca SelengkapnyaSementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada BNPT untuk lebih memperkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak.
Baca SelengkapnyaBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut aksi teror di Indonesia terus menurun sejak tahun 2018.
Baca SelengkapnyaBNPT Republik Indonesia (RI) baru saja meresmikan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan anggaran untuk pengelolaan perbatasan tersebar di sejumlah K/L yang mengurusi perbatasan.
Baca SelengkapnyaPerlunya pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk menyebarkan pesan toleransi dan moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaJokowi memberi arahan depan jenderal TNI Polri saat Rapimnas.
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun disarankan memiliki penguatan pencegahan paham radikal dan terorisme demi keamanan kota tersebut
Baca SelengkapnyaUpaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Rycko usai mengikuti peringatan tragedi kemanusiaan Bom Bali di Ground Zero atau Tugu Peringatan Bom Bali.
Baca SelengkapnyaUpacara tersebut diikuti seluruh pegawai dan berlangsung di Kantor BNPP Jakarta.
Baca SelengkapnyaMa'ruf menduga kelompok ini menyasar anak muda karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
Baca Selengkapnya