Follow
Pesan KPK ke Anggota DPR Terpilih, Hindari Hal-Hal Ini
Merdeka.com - Selasa, 1 Oktober 2019 besok, sebanyak 575 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2019 akan dilantik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota DPR periode 2019-2024 tidak berperilaku koruptif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau legislator terpilih 2019-2024 berkaca pada kasus korupsi yang menjerat anggota DPR periode 2014-2019. Sebab, tak sedikit anggota DPR periode ini yang terjerat kasus korupsi.
"Mengingat cukup banyak anggota DPR dan DPRD yang diproses dalam kasus korupsi, KPK berharap hal tersebut menjadi pembelajaran ke depan," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9).
-
Siapa yang dilantik menjadi anggota DPR RI? Kehadiran Verrell di kursi parlemen kali ini menjadi simbol terwujudnya cita-cita yang ia bangun sejak duduk di bangku sekolah.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
Menurut Febri, rata-rata kasus yang menyeret legislator Senayan yakni suap terkait pembahasan anggaran, fee proyek ataupun pengaruh terhadap kebijakan impor dan lain-lain. Febri berharap anggota DPR baru bisa menghindari hal tersebut.
"Semakin sedikit atau bahkan jika memungkinkan tidak ada wakil rakyat yang diproses korupsi tentu akan lebih baik," ujarnya.
Selain itu, sikap tidak kompromi dan melaporkan gratifikasi ke KPK paling lambat 30 hari kerja dinilai bisa menjadi cara untuk pencegahan korupsi dan tidak diproses secara hukum sesuai Pasal 12 C UU No. 20 tahun 2001.
"Kami sampaikan selamat untuk DPR dan DPD terpilih yang dilantik Oktober ini. Tentu yang terpenting adalah agar tali mandat dari rakyat yang memilih tidak putus saat menjabat," kata Febri.
Berikut Daftar anggota DPR 2014-2019 yang Terjerat Korupsi:
2014
- Anas Urbaningrum (TPPU) (Demokrat)- Sutan Bhatoegana (Demokrat)
2015
- Adriansyah (PDIP)- Muhammad Nazaruddin (TPPU) (Demokrat)- Patrice Rio Capella (Nasdem)- Dewi Yasin Limpo (Hanura)
2016
- Damayanti Wisnu Putranti (PDIP)- Budi Supriyanto (Golkar)- Andi Taufan Tiro (PAN)- I Putu Sudiartana (Demokrat)- Charles Jones Mesang (Golkar)
2017
- Yudi Widiana Adia (PKS)- Musa Zainudin (PKB)- Miryam S Haryani (Hanura)- Markus Nari (Golkar)- Setya Novanto (Golkar)- Aditya Anugraha Moha (Golkar)
2018
- Fayakhun Andriadi (Golkar)- Amin Santono (Demokrat)- Eni Maulani Saragih (Demokrat)- Taufik Kurniawan (PAN)
2019
- M Romahurmuziy (PPP)- Bowo Sidik Pangarso (Golkar)- I Nyoman Dhamantra (PDIP)
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.
Baca Selengkapnya
KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dalam pakta integritas itu, jajaran pimpinan KPK dan Dewas yang baru menyatakan kesiapannya memimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Tahap pertama pengadaan logistik Pemilu telah mencapai separuhnya.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10).
Baca Selengkapnya
Surpres dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/11).
Baca Selengkapnya
"Telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32%,"
Baca Selengkapnya
Pansel KPK memiliki tugas dalam mencari 10 orang yang nantinya akan memimpin KPK dan akan mengawasi KPK.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca Selengkapnya
Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya