Follow
Pesan Mantan Aktivis 98 buat Mahasiswa Tuntut Penolakan RUU KUHP
Merdeka.com - Mantan Aktivis 98 Hari Purwanto menyayangkan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang menolak ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berdialog. Menurut dia, seharusnya mahasiswa memanfaatkan ajakan tersebut untuk menyampaikan langsung sejumlah tuntutan kepada Jokowi.
"Saran saya kepada adik-adik ini langsung melakukan konsolidasi dan menyambut ajakan tersebut. Karena apa, hari ini ruang demokrasi yang kita bangun," ujar Hari dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).
Hari lantas membandingkan masa kini dengan era orde baru, yang sangat sulit untuk melakukan konsolidasi. Dia mengatakan di era demokrasi dan keterbukaan, ada media yang berperan memantau situasi.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Mengapa mahasiswa demo di tahun 1965? Para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) itu tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Orde Lama. Mereka terus melakukan demonstrasi dan meminta Presiden Sukarno bertindak tegas terhadap PKI dan menteri-menteri yang tidak becus bekerja.
-
Siapa pemimpin Orde Baru? Orde Baru merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
-
Kapan Orde Baru dimulai? Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
-
Bagaimana internet membantu mahasiswa dalam demonstrasi? Mengutip @rchipelago online: The Internet and Political Activism in Indonesia hasil riset Merlyna Lim menyatakan adanya gambar beberapa mahasiswa Indonesia menggunakan laptop yang terhubung ke Internet dari dalam gedung parlemen menjadi berita utama di berita internasional. Gambar itu memperkuat argumen jika internet memiliki peran dalam melengserkan Presiden Soeharto.
"Dan sekarang eranya keterbukaan kenapa harus khawatir berkomunikasi dengan namanya pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengundang BEM Seluruh Indonesia ke Istana. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengapresiasi demo mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP.
Jokowi mengatakan suara-suara mahasiswa yang menyatakan protes terhadap dua RUU ini merupakan bentuk dari demokrasi di Indonesia.
"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa. Utamanya BEM," ucap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 26 September 2019.
Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Mereka ingin pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan oleh masyarakat.
"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat 27 September 2019.
Menurut dia, yang diinginkan mahasiswa saat ini bukanlah sebuah pertemuan negosiasi. Nurdiansyah menegaskan bahwa mahasiswa ingin Jokowi bersikap tegas terhadap sejumlah tuntutan, salah satunya perppu KPK dan menolak RKUHP.
"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata dia.
Reporter: Lisza Egeham
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Maklumat Bersama Aktivis 98 dikeluarkan menjelang peringatan 26 tahun reformasi.
Baca Selengkapnya
Diskusi Konsolidasi Pro Demokrasi ini digelar untuk menolak Politik Dinasti, Pelanggaran HAM serta bangkitnya Neo Orba.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca Selengkapnya
Dalam mengenang peristiwa kudatuli yang dahulu mungkin ideologi Megawati dianggap sebelah mata oleh orde baru.
Baca Selengkapnya
Militer ada di belakang aksi-aksi mahasiswa pasca G30S/PKI. Ini pengakuan para jenderal saat itu.
Baca Selengkapnya
Sejumlah pers diberedel pada masa Orde Baru karena mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ruang virtual ini menjadi satu-satunya tempat ‘aman’ membahas pergolakan politik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD membagikan postingan di Instagram dan singgung soal bahaya menunggangi singa liar.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Baca Selengkapnya
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya