Pesan Ridwan Kamil Jelang Pilkada 2020: Netralitas dari ASN Itu Harga Mati

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan beberapa penjabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan pimpinan di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada.

Dari delapan daerah yang melaksanakan Pilkada, total ada tujuh Pjs yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (25/9). Satu daerah, yakni Kabupaten Bandung tidak masuk hitungan karena bupatinya tidak mencalonkan diri dalam Pilkada.

Adapun daftar Pjs yang dilantik adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar sebagai Pjs Bupati Karawang; Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Hening Widiatmoko sebagai Pjs Bupati Tasikmalaya.

Lalu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dani Ramdan sebagai Pjs Bupati Pangandaran; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bambang Tirtoyuliono sebagai Pjs Bupati Indramayu;

Selanjutnya, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Setda Jabar Dudi Sudrajat sebagai Pjs Bupati Cianjur; Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi sebagai Pjs Walikota Depok; Kabiro Hukum Sekjen Kemendagri R Gani Muhammad sebagai Pjs Walikota Sukabumi.

Mereka akan mulai bertugas tanggal 26 September hingga 5 Desember. Dalam amanatnya, Ridwan Kamil meminta penjabat sementara yang ditugaskan di daerah-daerah penyelenggara Pilkada bisa menjaga kondusifitas masyarakat.

Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara harus diperhatikan dengan baik. Ia tidak ingin ada ASN yang melanggar karena terlibat mendukung calon tertentu secara terbuka.

"Saya tugaskan untuk selalu menjaga netralitas dari ASN, itu harga mati, tidak boleh ada gerakan yang kecil sampai skala yang besar terkait pemihakan yang melanggar prosedur aturan," kata dia

Ridwan Kamil pun menyinggung mengenai program pengendalian kasus Covid-19. Ia tidak ingin ada klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada karena protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik.

"Saya minta upaya pengendalian pandemi Covid dilakukan secara maksimal karena pelaksanaan Pilkada menjadi sorotan di seluruh Indonesia," pungkasnya. (mdk/lia)