Pesan Tito ke Kepala Daerah soal Bansos Corona: Jangan Tambah Masalah Baru
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan para Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat terdampak Covid-19.
Adapun, dia meminta, Kepala Daerah harus berusaha sekuat tenaga mengatasi masalah ini.
"Saya meminta teman-teman kepala daerah keluarkan semua jurus silatnya, supaya permasalahan di daerah masing-masing bisa selesai, di situasi memang luar biasa yang memang belum pernah kita alami semenjak kita merdeka," kata Tito, Rabu (17/6).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
Menurut dia, ini adalah tantangan semua pihak. Dan jangan sampai menambah masalah baru lagi.
"Ini tantangan bagi kita semua, selesaikan masalah tanpa perlu membuat masalah yang baru," ungkap Mantan Kapolri ini.
Dia pun menuturkan, Kemendagri berusaha betul sekuat tenaga untuk mendukung skema penyaluran bansos di tingkat pusat.
"Baik yang dilakukan oleh Kemensos, Kemendes, ada Menag juga ada programnya, Mendikbud juga ada program, kemudian Mentan, serta ada kementerian yang lainnya juga dengan skema yang lain seperti ekonomi, pra kerja. kita mendukung melalui validasi data dan menjembatani ke daerah," tutur Tito.
Dia pun memuji, untuk penyaluran di desa sudah cukup bagus.
"Tinggal kita ke depan tinggal lakukan validasi data dan upaya-upaya untuk mensinkronisasi antara skema pusat dan skema di daerah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan anggaran untuk pengelolaan perbatasan tersebar di sejumlah K/L yang mengurusi perbatasan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaTito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaKaesang menilai bansos justru bermasalah jika dikorupsi saat Covid-19.
Baca SelengkapnyaUpaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnya