Petugas Bea Cukai Ngurah Rai Musnahkan Barang Sitaan Senilai Miliaran Rupiah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Petugas Bea Cukai Ngurah Rai, Bali, musnahkan barang-barang yang dilarang dan dibatasi impornya, Senin (18/10). Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Kabupaten Badung, Bali.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Bali, Kusuma Santi Wahyuningsih menerangkan, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode Bulan Oktober 2020 hingga April 2021.

"Barang-barang yang secara simbolis telah dilakukan pemusnahan tadi, adalah hasil pengawasan kami dalam rangka menegakkan ketentuan larangan atau pembatasan atas barang impor sejak Oktober 2020 hingga April 2021. Atas barang-barang tersebut pada dasarnya tidak boleh diimpor oleh masyarakat umum kecuali mampu memenuhi ketentuan-ketentuan terkait larangan atau pembatasan yang diatur oleh kementerian teknis terkait," kata Kusuma kepada wartawan.

Orang lain juga bertanya?

Tercatat ada sebanyak 627 kelompok barang dengan perkiraan nilai mencapai Rp1.837.063.070 merupakan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sementara barang bukti yang dimusnahkan adalah 1.879.340 batang rokok, 6.600 gram tembakau iris, 62 botol ditambah 11.450 gram hasil pengolahan tembakau lainnya. Kemudian, 1.827 botol ditambah enam jeriken minuman beralkohol, 724 buah botol kaca kosong serta 674 paket yang terdiri dari obat-obatan, pakaian bekas, atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

"Jenis barang yang dimusnahkan bermacam-macam, dari alat elektronik, sex toys, obat-obatan, kosmetik, rokok, pakaian, hingga sepatu, yang semuanya tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanannya. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi kami kepada masyarakat atas penegahan yang telah kami lakukan," jelas Kusuma.

Ia menyebutkan, pemusnahan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai tersebut merupakan tahapan akhir penyelesaian atas barang yang tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara.

"Tentu ada mekanismenya dulu sebelum dimusnahkan. Pada dasarnya pemilik barang diberikan waktu dulu untuk melengkapi dokumen pemenuhan larangan atau pembatasan, sebagaimana dipersyaratkan oleh kementerian teknis terkait," ujar Kusuma.

(mdk/cob)