Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pfizer dan Moderna Minta Klausul Bebas Hukum dari KIPI, Pemerintah Masih Nego

Pfizer dan Moderna Minta Klausul Bebas Hukum dari KIPI, Pemerintah Masih Nego Vaksin Covid-19 buatan Pfizer. ©REUTERS/Dado Ruvic

Merdeka.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap, vaksin Covid-19 Pfizer dan Moderna masih dalam proses lobi agar bisa didatangkan ke Indonesia. Sebab pemerintah belum mampu memenuhi klausul yang diberikan.

Pfizer, kata Honesti meminta klausul dibebaskan dari tanggung jawab hukum bila terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Hal itu juga diminta dalam jangka waktu panjang.

"Yang diminta oleh Pfizer di mana mereka minta dibebaskan dari semua tanggung jawab hukum seandainya ada KIPI, dan mereka meminta sifatnya long time," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (20/5).

Pemerintah bernegosiasi agar klausul bebas tanggung jawab ini hanya saat pandemi. Inilah mengapa Indonesia belum bisa menyepakati kontrak dengan Pfizer.

"Sementara kita menegosiasi ini hanya saat pandemi saja. Karena kita yakin mereka pasti akan melakukan evaluasi terhadap formulasi dari vaksinnya. Ini yang menjadi permasalahan sehingga kita belum bisa melakukan kontrak dengan Pfizer," jelas Honesti.

Moderna juga mengajukan klausul yang sama seperti Pfizer.

Honesti menuturkan, pihaknya masih melakukan lobi dan diharapkan terdapat kesepakatan sekitar bulan Juni.

"Sampai saat ini kita masih berproses, kita berharap akan ada solusi lah sekitar bulan Juni. Tapi kita tidak pernah menghentikan itu, tetap berproses dengan mereka tapi yang ada saat ini yang sudah ada binding agreement dengan Bio Farma," jelas Honesti.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?

Berikut penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait rencana merger XL dan Smartfren.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Vape Harap Pemerintah Tunda Implementasi Pajak Rokok Elektrik Hingga 2027, Ini Alasannya
Pengusaha Vape Harap Pemerintah Tunda Implementasi Pajak Rokok Elektrik Hingga 2027, Ini Alasannya

Pemerintah telah mendengarkan aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya

RPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.

Baca Selengkapnya
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas
PKB Ungkap Isi Pertemuan dengan Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas

Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional

Pemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Putusan MK Perketat Aturan PHK, Perusahaan Tak Bisa Sepihak Pecat Karyawan
Putusan MK Perketat Aturan PHK, Perusahaan Tak Bisa Sepihak Pecat Karyawan

Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca Selengkapnya
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos

Kedua beleid tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas karena dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Baca Selengkapnya